Nurhayati Ali Assegaf Ketua badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mengatakan, parlemen sebagai lembaga legistatif mempunyai peran penting mengawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurutnya, parlemen yang berisi wakil rakyat, bisa menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan dan diplomasi luar negeri.
Melalui fungsi legislatifnya, parlemen diharapkan bisa memberikan dukungan konkret berupa regulasi yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dari fungsi anggaran, parlemen berperan dalam menganggarkan dan memastikan berjalannya implementasi SDGs.
Pernyataan itu disampaikan Nurhayati dalam sesi sambutan Konferensi Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development), di kawasan Denpasar, Bali, Selasa (11/9/2018).
“Ini merupakan momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI. Sejak dideklarasikan komitmen bersama, tujuan pembangunan berkelanjutan, atas inisiasi DPR RI ini akan menjadi kali pertama ajang berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas perkembangan agenda 2030,” ujarnya.
Nurhayati menjelaskan, konferensi yang diikuti perwakilan 45 parlemen dunia, akan terbagi dalam tiga sesi sidang pembahasan.
Sesi pertama adalah Leave no One Behind yang akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sesi kedua akan mengangkat topik Ending Violence Sustaining Peace, yang membahas bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Kemudian, sesi ketiga akan membahas mengenai SDG’s dan Climate Action, melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement.
“Sidang di Bali ini akan menghasilkan Bali Declaration. Kami tentu berharap World Parliamentary Forum akan terus berlanjut sebagai warisan dari Indonesia. Kesuksesan acara ini menjadi penting karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR RI mendukung pemerintah dalam pencapaian agenda 2030,” katanya.
Sekadar diketahui, target pembangunan berkelanjutan adalah mengentaskan berbagai permasalahan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim pada tahun 2030.
Sementara itu, Salman Al Farisi Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri mengapresiasi diadakannya forum ini. Menurutnya, parlemen sebagai pemilik political push di berbagai bidang berperan penting untuk mendorong pemerintah melaksanakan SDG’s.
Selain itu, diplomasi parlemen dalam mendorong pelaksanaan SDG’s akan membangun kemitraan internasional.
Salman juga meminta DPR RI aktif menyuarakan Indonesia dalam pemilihan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2018. Menurutnya, forum ini tepat untuk mempromosikan Indonesia.
“Pertemuan di Bali menjadi salah satu upaya kita promosi atau kampanye agar Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap di PBB,” pungkasnya. (rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
