Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi digital, dengan tujuan mendukung perkembangan bisnis mereka.
Melansir Antara, Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, menjelaskan salah satu bentuk dukungan yang diberikan yakni infrastruktur digital yang mumpuni.
“Kominfo sudah mencanangkan di akhir 2023 target membangun 5 ribu BTS (base transceiver station/stasiun pemancar) tercapai. Sekarang sudah 4 ribuan BTS. Infrastruktur juga termasuk aplikasi-aplikasi,” kata Usman Kansong di Tarakan, Minggu (20/8/2023).
Usman mengakui, ada sejumlah wilayah di Indonesia yang masih masuk kategori blank spot atau tidak ada sinyal. Namun, ia memastikan area-area tersebut akan jadi perhatian pemerintah. Terlebih saat ini digitalisasi tengah terus digalakkan.
Selain terus memastikan pembangunan infrastruktur pendukung terpenuhi, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk lebih mahir memanfaatkan digitalisasi dalam berbisnis.
Di sisi lain, program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan bisa turut mendukung literasi digital para pelaku usaha.
Gernas BBI punya misi untuk mendorong artisan, UMKM, dan IKM lokal untuk memanfaatkan teknologi digital.
“Jadi ini ekosistem yang kita bangun untuk memajukan UMKM kita sembari mempercepat transformasi digital,” ujarnya.
Usman mengemukakan hingga saat ini program Gernas BBI telah berhasil mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri (PDN) sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
Pada 2022, dari target belanja PDN sebesar Rp400 triliun, terdapat komitmen belanja PDN mencapai Rp1.001 triliun. Adapun dari total komitmen tersebut, realisasi belanja mencapai Rp760 triliun atau sekitar 76 persen.
Dari sisi pelaku UMKM, hingga Juni 2023 telah ada 22,68 juta pelaku yang onboarding ke ekosistem digital dari target sebanyak 30 juta pada 2024.
Adapun produk UMKM juga telah masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog. Tercatat ada 2,4 juta produk UMKM yang kini bisa dipilih oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk pengadaan. (ant/dvn/ham)