Presiden: Panduan Negara Harus Fleksibel Merespons Perubahan Dunia

Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Jumat (18/8/2023), menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden bilang Indonesia memerlukan strategi besar bersifat filosofis dan teknis sebagai panduan, dengan tolok ukur pencapaian yang jelas.

Menurutnya, panduan itu bisa berbentuk seperti Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) usulan MPR RI.

Di hadapan Pimpinan dan Anggota MPR RI, Jokowi menyatakan panduan negara tidak boleh kaku. Karena, dunia bergerak sangat cepat, dan tantangan serta peluang juga berkembang sangat pesat.

Panduan negara, lanjut Kepala Negara, harus memberikan ruang fleksibilitas supaya Bangsa Indonesia bisa bergerak cepat memanfaatkan peluang memenangkan persaingan global.

Jokowi menekankan, Indonesia harus terus berupaya lebih baik dari para kompetitor, dengan cara merumuskan kebijakan yang adaptif. Sehingga, fleksibilitas jadi faktor yang sangat penting.

“Setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah. Sehingga, fleksibilitas menjadi sangat penting. Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri. Sehingga, kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif,” ujarnya.

Sekadar informasi, Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan gagasan MPR RI yang rencananya dimasukkan ke dalam UUD NRI 1945 melalui amendemen.

MPR RI menilai PPHN yang mirip Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru perlu dihidupkan lagi.

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI menyebut wacana memasukkan PPHN dalam konstitusi negara sudah melalui kajian mendalam.

Dia optimistis PPHN bisa memperjelas rencana jangka panjang pembangunan walau pemerintahan berganti. Sehingga, pembangunan terus berkelanjutan.

Rencananya, pembahasan PPHN akan dilakukan MPR RI sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.(rid/iss)