Di Sidang Tahunan MPR, Bamsoet Sebut Indonesia Perlu Militer Tangguh dan Profesional

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI mengatakan, situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara harus dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional.

Kata Bamsoet, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerja sama
segenap elemen bangsa.

“Sebagaimana mandat Jenderal Sudirman Panglima Besar, “Tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat”.” ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut dia, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri.

Kata Bamsoet, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya.

“Kita menyadari, bahwa dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang signifikan. Di tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik, dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara,” jelasnya.

Di tingkat kompetisi regional, lanjut Bamsoet, pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk mempengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri, yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks.

“Di sisi yang lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan yang baru,” ungkapnya.

Ketua MPR menjelaskan, di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geo-ekonomi menjadi semakin penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan ketergantungan ekonomi
antara negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik.

Perkembangan teknologi komunikasi dan
transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan.

Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang signifikan, di antaranya teknologi
komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi; kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan implementasi internet of things.

Selain hal-hal di atas, kata Bamsoet, dalam 20 tahun terakhir, juga telah terjadi peningkatan signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang siber (cyber war-fare) yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran.

Untuk itu, selain urgensi proses transformasi Pertahanan Indonesia yang bersifat komprehensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang sangat signifikan.

“Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara, untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman,” terangnya.

“Kita juga menyadari, bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik,” imbuhnya.

Komunitas internasional bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk
mengatasi ancaman ini secara efektif.

“Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
di Papua. Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan POLRI), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua,” pungkas Bamsoet.(faz/ipg)