Pemprov Jatim Minta BNPB dan BMKG Modifikasi Cuaca untuk Atasi Kekeringan

Pemerintah Privinsi (Pemprov) telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan modifikasi cuaca di Jawa Timur (Jatim).

Gatot Soebroto Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim mengatakan, permintaan tersebut bertujuan untuk mengatasi kekeringan akibat El Nino.

“Bu Gubernur Khofifah sudah bersurat kepada BNPB dan BMKG untuk dilakukan modifikasi cuaca. Responsnya baik,” kata Gatot ketika mengudara di Suara Surabaya pada Senin (14/8/2023) petang.

Hanya saja, modifikasi cuaca itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Gatot menjelaskan, hal ini karena bibit awan untuk melakukan modifikasi cuaca masih belum ada.

“Kalau bibit-bibit awan yang punya potensi disemai sudah ada, segera langsung dikomunikasikan dengan kami untuk dilakukan penyebaran modifikasi cuaca,” ungkap Gatot.

Selain modifikasi cuaca, BPBD Jatim juga melakukan dropping air ke sejumlah daerah yang dilanda kekeringan. Menurut Gatot, ada 16 daerah yang dinyatakan dalam status siaga darurat dan tanggap darurat.

Kata Gatot, daerah yang dinyatakan tanggap darurat di antaranya adalah Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, dan Situbondo.

Lalu daerah yang dinyatakan siaga darurat di antaranya Bojonegoro, Ngawi, Tulungagung, Bangkalan, Batu, Lamongan, Pamekasan, Bondowoso, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Sumenep, dan Sampang.

“Ada potensi 27 titik yang perlu dilakukan dropping air. Namun untuk sementara ini baru 16 kota tadi,” terang Gatot.

Untuk dropping air tersebut, BPBD Jatim juga berkoordinasi dengan kota dan kabupaten untuk memetakan lokasi dropping agar tepat sasaran.

“Memang ada beberapa wilayah yang hijau dan memiliki sumber air. Hanya saja lokasi sumber airnya dalam. Sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pengeboran,” sebutnya. (saf/ipg)