Retno Marsudi Ditunjuk Jadi Direktur non-Eksekutif Perusahaan Energi Terbarukan Singapura
Sabtu, 23 November 2024 | 11:35 WIB
Sejak terbentuk pada 4 November 2016 silam, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Jatim yang ada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan 133 kali operasi tangkap tangan (OTT).
Inspektur Jenderal Polisi Luki Hermawan Kapolda Jatim dalam Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi (Anev) UPP Provinsi Jatim 2018 menegaskan, pungli adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius.
“Pungli harus kita tindak tegas untuk memperbaiki sektor pelayanan publik. Karena kejahatan ini menghambat pembangunan dan investasi,” ujarnya di Hotel Wyndham, Surabaya, Kamis (13/9/2018).
Sejumlah OTT yang dilakukan UPP Jatim itu terdiri dari enam kategori. Baik pemotongan dana desa, prona, pengurusan surat tanah, perizinan, pemerasan, dan masalah SK jabatan PNS.
“Modus operandinya, dari pemotongan alokasi dana desa, meminta imbalan pelayanan publik, sampai pemerasan,” ujar Kapolda Jatim saat menyampaikan Anev UPP.
Dalam catatannya, UPP Jatim telah mengamankan 229 tersangka dari semua kasus pungli yang ditangani. Rinciannya, ada 112 tersangka dari kalangan PNS, 14 pegawai honorer, 69 pihak swasta dan 34 tersangka staf pemerintahan.
Dalam melaksanakan pemberantasan pungli ini, selam ini UPP telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4 miliar, sertifikat tanah, mobil, sepeda motor, dan laptop.
“Atas kerja keras ini, pada 2016 dan 2017 Polda Jatim berhasil mendapat ranking satu penyelesaian perkara pungli. Ke depan, saya berharap UPP provinsi dan daerah saling bersinergi menjaga pembangunan dan iklim investasi,” ujarnya.
Acara Rakor dan Anev ini diikuti 344 peserta. Baik Forkopimda Jatim, para pejabat utama Polda Jatim, Wakapolres, Polresta, Polrestabes se-Jatim, Jajaran PJU Polda Jatim, serta anggota UPP dari kab/kota se-Jatim.(den)
NOW ON AIR SSFM 100
