Puan Maharani Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 berbicara tentang berbagai tantangan yang dihadapi kalangan muda. Mulai dari partisipasi politik, kepemimpinan digital, hingga banyaknya kaum muda yang mendapat upah rendah dalam pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Young Parliamentarians of AIPA (YPA) yang menjadi rangkaian dalam Sidang AIPA ke-44. Meeting of YPA yang diselenggarakan pada hari ke-4 Sidang Umum parlemen negara-negara ASEAN tersebut digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
“Sebagai Presiden AIPA, saya senang menyaksikan energi dan antusiasme kolektif yang Anda bawa ke pertemuan ini,” kata Puan.
Dipimpin oleh Gilang Dhielafararez Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan co-chair bersama Dyah Roro Esti Anggota DPR RI, pertemuan ini menghadirkan anggota-anggota parlemen muda AIPA. Adapun pertemuan mengambil tema tentang cara memajukan keterlibatan pemuda dalam pemerintahan dan partisipasi dalam demokrasi.
Menurut Puan, isu dalam pertemuan YPA itu sangat relevan dan cocok dengan topik Sidang Umum AIPA ke-44 yaitu Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN atau Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera.
“Pemuda, yang terdiri dari hampir 34% populasi ASEAN, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan positif. Perspektif segar Anda, pendekatan inovatif untuk pengambilan keputusan, dan komitmen kuat untuk menyelesaikan tantangan regional merupakan aset penting bagi kemajuan kita bersama,” paparnya.
Puan memuji dedikasi para anggota parlemen muda ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi kawasan. Termasuk dengan berdiskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan global seperti yang dilakukan hari ini.
“Pertemuan ini menyoroti beberapa isu penting yang menuntut perhatian kita. Pertama, kita harus meningkatkan peran parlemen dalam mendorong inisiatif pemberdayaan pemuda dalam kewirausahaan dan kepemimpinan digital,” ujar Puan.
Menurut dia, pemberdayaan pemuda dalam kewirausahaan dan kepemimpinan digital tersebut termasuk dengan memberikan dukungan lewat kebijakan maupun regulasi. Kemudian, lata Puan, dengan memfasilitasi akses inklusi keuangan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha muda untuk berkembang.
“Ekonomi digital di ASEAN menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan proyeksi pasar sebesar 1 triliun USD pada tahun 2030. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi dan inovasi, kita dapat membuka peluang baru bagi kaum muda di Asia Tenggara,” jelasnya.
Isu kedua yang disoroti dalam pertemuan YPA kali ini adalah terkait dengan persoalan ekonomi yang dihadapi kalangan muda. Meski pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara Asia Tenggara cukup kuat di masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19, menurut Puan, tingkat pengangguran kaum muda masih tetap tinggi.
“Dan banyak kaum muda terlibat dalam pekerjaan yang rentan dengan upah rendah,” tutur mantan Menko PMK itu.
Oleh karenanya, Puan mengajak anggota parlemen muda AIPA untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Beberapa caranya seperti melalui pendidikan yang lebih baik, pelatihan kejuruan, dan program pengembangan keterampilan.
“AIPA harus memainkan peran penting dalam mengadvokasi langkah-langkah ini, dan memfasilitasi kolaborasi di antara anggota parlemen di kawasan ASEAN untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan ketenagakerjaan muda,” tegas Puan.
Lebih lanjut, pertemuan YPA juga akan membahas isu mengenai dipastikannya keterlibatan pemuda dalam mempromosikan dan menjaga demokrasi. Puan menyebut, pemuda harus didorong untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
“Partisipasi aktif pemuda dalam mempertahankan proses demokrasi sangat penting untuk kelanjutan kemajuan kawasan kita. Mendorong kaum muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil dapat membantu suara mereka didengar dan keinginan mereka ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ditambahkan Puan, AIPA bekerja sama dengan parlemen nasional dapat berupaya meningkatkan kesadaran, memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi, dan melindungi HAM di dalam ASEAN. Menurutnya, memberdayakan kaum muda untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat membangun demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.
“Kita juga harus mencari cara untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan kaum muda yang lebih bermakna dalam proses pembuatan kebijakan publik di ASEAN,” sebut Puan.
“Penting bagi kita untuk membuat platform agar suara anak muda didengar dan dipertimbangkan tentang masalah yang berdampak langsung pada generasi mereka,” imbuhnya.
Puan menilai, AIPA dapat mendukung hal tersebut dengan memberikan kesempatan bagi anggota parlemen muda untuk berkontribusi dalam diskusi kebijakan. Kemudian, sambung Puan, dengan terlibat pada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh pemuda.
“AIPA juga dapat mengadakan program mentorship yang menjembatani kesenjangan antara pemimpin berpengalaman dan pemimpin masa depan di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.
Puan yakin pertemuan YPA ini akan menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan solusi inovatif untuk tantangan yang ada. Ia menilai energi, semangat, dan komitmen anggota parlemen muda AIPA untuk perbaikan ASEAN benar-benar menginspirasi.
“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, berbagi praktik terbaik, dan menjalin kemitraan yang akan membentuk masa depan ASEAN. Terima kasih, dan semoga Anda semua mendapatkan sesi yang produktif,” ujar Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Gilang Dhielafararez menyampaikan apresiasi atas kesediaan Puan membuka pertemuan Young Parliamentarians of AIPA. Menurutnya, pandangan Puan akan menambah substansi dari meeting.
“Komitmen beliau tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan kalangan muda. Komentar Ibu Puan juga akan turut menentukan arah diskusi ini,” ucap Gilang di hadapan anggota parlemen muda AIPA tersebut.
Untuk Sidang Umum AIPA ke-44, YPA mengusulkan dua draf resolusi untuk diadopsi oleh parlemen-parlemen ASEAN. Salah satu resolusi diusulkan oleh Indonesia yakni soal ‘Advancing Youth Engagement for Inclusive Development, Economic Transformation, and Democratic Participation’ atau Memajukan Keterlibatan Pemuda untuk Pembangunan Inklusif, Transformasi Ekonomi, dan Partisipasi Demokrasi.
“Resolusi dari Indonesia untuk mendorong masyarakat muda untuk bisa terjun di dunia politik, dan tentunya juga di semua sektor,” jelas Gilang.
Kemudian resolusi kedua yang akan diajukan YPA di Sidang Umum AIPA kali ini bertajuk ‘The Role of Young Parliamentarians in Governance’ atau ‘Peran Anggota Parlemen Muda dalam Pemerintahan’ yang merupakan usul dari Malaysia.
Gilang mengatakan, AIPA melalui anggota-anggota mudanya berupaya mendorong pemberdayaan kalangan muda ASEAN. Termasuk di bidang ekonomi sehingga kesejahteraan yang didapat anak muda dapat mendukung kehidupan mereka. Ini sejalan dengan poin yang disampaikan oleh Puan mengenai upah untuk pekerja muda.
“Misalnya di dunia ekonomi, kita dorong supaya lebih kreatif. Dan di parlemen kita memberikan semangat juga, kita dorong agar anak-anak muda di dunia politik. Apalagi Indonesia di tahun 2045 nanti akan lebih banyak anak mudanya,” sebut Anggota Komisi III DPR RI itu.
“Dan di ASEAN ada beberapa negara yang juga punya target di 2045 menjadi negara besar, salah satunya Vietnam. Makanya kita ingin agar resolusi ini bisa berdampak langsung ke anak-anak muda di kawasan ASEAN,” tambah Gilang.
Dukungan untuk kaum muda dinilai penting mengingat ada sekitar 600 juta penduduk di ASEAN yang berasal dari kelompok tersebut. Menurut Gilang, diperlukan berbagai upaya untuk mendukung eksistensi anak muda ASEAN sehingga dapat bersaing di kancah global.
“Karena tantangan ke depan ada banyak, seperti green economy, berbagai inovasi trading dan lain sebagainya. Jadi harus dipersiapkan. Kalau kita di DPR salah satunya ini dengan menyiapkan SDM unggul untuk masa depan,” urainya.
Selain membahas soal resolusi yang akan diusulkan ke forum besar AIPA, anggota YPA juga berdiskusi tentang sejumlah isu lain. Di antaranya soal dukungan terhadap hak-hak bagi kalangan muda di ASEAN.
“Kami menyadari itu sangat penting demi kemajuan Pemuda dan anak di kawasan. Karena dengan menjunjung hak asasi manusia dalam setiap program, saya yakin ini akan bagus dalam melihat arah masa depan kawasan,” kata Delegasi dari Thailand.
“Dari sidang ini, kami memberi sedikit pintu harapan bahwa anak muda perlu diberi peran yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan supaya mereka terlatih,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Delegasi dari Malaysia yang menilai anak-anak dan kalangan muda harus diberi kebebasan atas hak-hak mereka, tanpa membatasi ruang eksplorasi demi kelangsungan masa depan kaum muda.
“Di tempat kami, anak muda yang ikut dalam politik masih sedikit, makanya kami ingin belajar bagaimana memasukkan ide bagi anak muda untuk ikut bergabung,” ungkapnya.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
