Prabowo Subianto Menteri Pertahanan (Menhan) RI, menekankan peran penting Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap seluruh pembelian alutsista.
Melansir Antara, pada Rapat Pleno KKIP yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada hari Kamis (3/8/2023), Prabowo menjelaskan bahwa Komite Kebijakan Industri Pertahanan telah mempertimbangkan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan industri pertahanan negara lain akan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi Indonesia.
“Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista,” ujar Prabowo
Prabowo menekankan pentingnya mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama pembelian alutsista perlu dinilai sebagai investasi yang dapat membantu kompetensi industri pertahanan, sekaligus mendukung perekonomian nasional.
“Dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional,” ucapnya
Rapat Pleno KKIP 2023 di Kantor Kemhan RI, Kamis (3/8/2023), merupakan persiapan untuk Sidang KKIP yang bakal dipimpin oleh Joko Widodo Presiden RI. Sidang KKIP itu dijadwalkan berlangsung di akhir 2023.
Komite Kebijakan Industri Pertahanan dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Komite itu bertugas mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. (ant/dvn/faz)