Pemerintah Optimalkan APBN untuk Dukung UMKM Dalam Negeri

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) RI berupaya mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

“Masih ada sekitar 60 persen dari APBN 2023 yang bisa dibelanjakan. Kami mendukung berbagai aktivitas yang menggunakan APBN untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri,” kata Sri Mulyani dilansir Antara, Kamis (3/8/2023).

Pagu belanja negara pada APBN 2023 sebanyak Rp3.061,2 triliun. Sementara realisasi hingga semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun. Dengan demikian, masih ada dana Rp1.805,5 triliun yang bisa diserap hingga akhir 2023.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan produk UMKM adalah Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Kebijakan itu diharapkan meningkatkan serapan belanja produk dalam negeri di kalangan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah hingga mencapai 95 persen.

Sri Mulyani menambahkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) dianggarkan sebanyak Rp1.112,45 triliun untuk 5,3 juta paket pengadaan.

Dari target tersebut, realisasi hingga saat ini tercatat senilai Rp387,81 triliun dengan 768 ribu paket.

“Artinya, masih banyak sekali belanja yang bisa dioptimalkan. Saya harap belanja barang dan jasa pada enam bulan terakhir 2023 bisa memacu penggunaan produk dalam negeri,” imbuh Sri Mulyani.

Menurutnya, pemerintah terus mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produk. Terutama pada aspek daya saing, kualitas, dan kompetisi harga.

Salah satu upaya yang sedang digencarkan pemerintah adalah peningkatan realisasi belanja untuk produk UMKM dan artisan mencapai Rp250 triliun dalam APBN.

“Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti bagi UMKM, karena masih banyak UMKM yang masih harus bangkit karena terdampak pandemi Covid-19,” tandas Bendahara Negara.(ant/saf/rid)