Kemnaker Minta Hong Kong Naikkan Upah Minimum Pekerja Migran RI

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Pemerintah Hong Kong untuk menaikkan upah minimum Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Saya mendorong Pemerintah Hong Kong untuk mempertimbangkan kenaikan UMR tahun 2023, dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dasar saat ini,” ujar Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ida Fauziyah meminta agar Pemerintah Hong Kong mempertimbangkan hak-hak dasar lainnya yang juga penting bagi pekerja, seperti proses pengurusan visa yang mudah, cepat, dan adil, hingga adanya waktu istirahat tanpa gangguan baik di siang maupun malam hari, dilansir Antara.

Hal tersebut disampaikan Kemnaker ketika mengadakan pertemuan bilateral dengan Chris Sun Yu Han Otoritas Tertinggi Bidang Ketenagakerjaan Hong Kong. Menurutnya, dengan istirahat yang cukup maka akan berdampak baik untuk kesehatan dan kemampuan kerja para pekerja migran.

“Saya ingin Pemerintah Hong Kong dapat menetapkan peraturan terkait jam kerja dan waktu istirahat bagi pekerja domestik asing,” ujar Ida.

Pemerintah Hong Kong sendiri telah menetapkan komponen biaya yang ditanggung majikan dan sudah tertulis dalam Standard Employment Contract. Sementara itu, Indonesia juga menetapkan komponen biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada pemberi kerja.

“Saya menilai apa yang telah tercantum dalam Standard Employment Contract Pemerintah HongKong, bukan hanya komponen biaya sesuai ketentuan Hong Kong, namun juga dilengkapi dengan komponen biaya sesuai negara asal pekerja itu sendiri,” sambung Ida.

Menaker juga menyampaikan keinginannya agar Pemerintah Hong Kong dapat membuka peluang bagi PMI untuk dapat bekerja di sektor formal, yang memerlukan keterampilan tinggi seperti perawat, perawat lansia dan pekerjaan di bidang perhotelan.

“Saya percaya melalui kerja sama antara Indonesia dan Hong Kong, khususnya bidang ketenagakerjaan, dapat semakin kuat, berkembang dan berkesinambungan,” pungkasnya.

Menaker juga menegaskan, untuk terus melakukan upaya perlindungan dan diplomasi guna meningkatkan pelindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk yang berada di Hong Kong. (ant/fra/iss)