Jusuf Kalla, mantan ketua umum Partai Golkar 2004-2009 menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa menyentuh angka Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
“Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar,” ungkap Jusuf Kalla dilansir Antara, Selasa (01/8/2023).
Meskipun begitu, dia berpendapat hal tersebut tak hanya terjadi di Partai Golkar saja, tetapi juga di partai politik lainnya juga.
“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” tutur Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebab, sambung Jusuf Kalla, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik tidaklah murah.
“Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar,” terang Jusuf Kalla.
Belum lama ini, kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar kembali mencuat setelah Ridwan Hisjam Anggota Dewan Pakar Partai Golkar menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum lewat penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto turun dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendesak pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
Jusuf Kalla sendiri menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.(ant/bnt)
NOW ON AIR SSFM 100
