Pakar Sarankan Surabaya Bersinergi dengan Daerah Lain untuk Tangani Urbanisasi

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut banyak warga pendatang dari luar daerah yang ingin pindah kartu keluarga (KK) ke Surabaya. Tujuannya bermacam-macam. Ada yang ingin mencari pekerjaan hingga mencari sekolah gratis.

Menyikapi hal tersebut, Tony S. Soekrani dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menjelaskan, wajar bila banyak orang ingin pindah ke Surabaya. Sebab Kota Pahlawan termasuk satu dari tiga kota tujuan perantauan, di samping Jakarta dan Makassar.

Tony menyebut, ada tiga faktor yang membuat Kota Pahlawan begitu memesona di kalangan perantau. “Ketiga faktor tersebut adalah lapangan pekerjaan, usaha, dan pendidikan,” katanya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (25/7/2023) pagi.

Menurut mantan Sekretaris Menteri Penerangan periode 1983-1989 itu, para pendatang di Kota Surabaya tidak hanya didominasi oleh penduduk di sekitar Jawa Timur (Jatim) saja. Ia mengungkapkan, Surabaya merupakan tujuan bagi perantau yang berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah hingga Indonesia bagian timur.

“Banyak masyarakat ingin mengubah kehidupannya dengan datang ke Surabaya. Baik untuk usaha, lapangan pekerjaan, maupun pendidikan. Ini fenomena menarik,” sebut Tony.

Ia menegaskan bahwa Surabaya memiliki branding yang sangat kuat. Membuat para warganya begitu bangga menjadi bagian dari Kota Pahlawan. Hal ini juga didukung oleh fasilitas pendidikan yang bagus serta potensi lapangan pekerjaan yang luas.

Kedatangan para perantau ke Kota Pahlawan tentu saja diiringi aspek positif serta negatifnya. Tony menyebut, sisi positifnya adalah Surabaya menjadi ikon atau primadona bagi para pendatang.

“Maka, mau tidak mau, kedatangan para pendatang akan meningkatkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi di Surabaya itu sendiri,” terangnya.

Namun di sisi lain kedatangan para pendatang ini, menurut Tony, dipandang sebagai tantangan oleh Pemkot Surabaya. Pemkot tidak hanya harus memberikan kenyamanan bagi warganya semata, tapi juga untuk para pendatang.

Contohnya yang viral beberapa waktu lalu. Ketika seorang remaja di Kendangsari, Surabaya yang diajak oleh kedua orang tuanya untuk mencari kehidupan lebih baik dengan indekos di Kota Pahlawan.

Remaja kelahiran 2006 ini dititipkan untuk dimasukkan ke Kartu Keluarga (KK) milik salah satu kerabatnya yang beralamat di Kendangsari pada Agustus 2022.

Dengan cara tersebut, menurut Eri Cahyadi Wali Kota, sang orang tua berharap bisa memasukkan putrinya itu ke salah satu sekolah negeri di Surabaya.

“Fenomena ini tidak bisa dibendung. Hanya saja, jangan sampai ada manipulasi data. Ini yang acap kali terjadi dalam kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” sebut Tony.

Terkait fenomena perpindahan penduduk saat PPDB itu, ia meminta Pemkot Surabaya betul-betul memberikan persyaratan ketat kepada mereka yang ingin bersekolah di Surabaya. Pemkot Surabaya sebagai pengendali, diminta melakukan seleksi ketat mulai dari lapis terbawah hingga atas.

“Kecenderungan ini memang temporer. Hanya terjadi saat PPDB. Tapi ini bahaya, karena manipulasi data,” kata Tony.

Untuk menyikapi fenomena para pendatang ini, Pemkot Surabaya disarankan memiliki big data khusus untuk masalah urbanisasi. Data tersebut harus dipetakan dengan baik, mana pendatang yang ke Surabaya untuk usaha, mencari pekerjaan, atau untuk pendidikan.

Jika memiliki big data itu, Pemkot bisa mengantisipasi dengan berbagai program dan kebijakan-kebijakan sehingga warga yang masuk ke Surabaya tidak terlantar dan mereka juga terlindungi.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga diminta lebih gencar melakukan sosialisasi ke para pendatang. Menurutnya, para pendatang juga harus siap dengan kompetisi serta memiliki kompetensi. Jangan sampai mereka merepotkan warga Surabaya dan Pemkot Surabaya itu sendiri.

Yang tidak kalah penting, Pemkot Surabaya harus bersinergi dengan daerah lain, khususnya wilayah penyangga Kota Surabaya, dalam sektor lapangan pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Dalam aspek ini, perlu campur tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk memuluskannya.

“Sebab daerah asal juga merugi karena ditinggal penduduknya. Untuk itu, Pemkot Surabaya dapat memberikan masukan ke daerah lain, bahwa yang akan masuk ke Surabaya harus sesuai kriteria tertentu,” jelas Tony. (saf/iss)