Pemprov Jatim Dukung Paralegal Academy untuk Menuntaskan Konflik di Tingkat Desa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendukung pelaksanaan program Paralegal Academy dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa/lurah menyelesaikan konflik di tingkat desa.

Sekadar diketahui, program Paralegal Academy ini diselenggerakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum para perangkat desa dalam menyusun peraturan-peraturan.

“Melalui peningkatan kompetensi/kapasitas hukum paralegal, maka Kepala Desa dapat berperan secara lebih efektif sebagai mediator bagi warganya,” kata Khofifah, Minggu (23/7/2023).

Untuk itu, Pemprov Jatim akan menggelar Diklat Paralegal bagi Kepala Desa (Kades) di wilayah Jatim. Periode pendaftaran dan seleksi nantinya diselenggarakan pada Bulan Agustus sampai November 2023 mendatang.

Pelatihan tersebut akan berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim yang bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengadilan Tinggi Surabaya, serta Kanwil Kemenkumham Jatim.

Khofifah juga menegaskan, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.

Gubernur Jatim dalam kesempatan itu juga menyampaikan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke 63 tahun 2023.

“Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga senantiasa amanah dalam mengemban tugas sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, profesional, proporsional, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat demi Indonesia yang lebih maju dan unggul,” pungkasnya. (wld/fra/bil)