SMP Swasta di Surabaya Cuma Punya Satu Siswa Baru Tahun Ini

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah usai. Namun masih ada SMP swasta di Surabaya yang kekurangan murid. Bahkan tahun ajaran 2023/2024 hanya ada satu siswa baru.

Pantauan suarasurabaya.net kondisi itu terjadi di SMP Tenggilis Jaya. Hari Poedjo Irianto kepala sekolah menyebut, sebenarnya ada dua siswa baru yang mendaftar namun salah satunya mengundurkan diri per hari ini, Selasa (18/7/2023).

Satu-satunya siswa kelas VII itu pun tidak masuk saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari kedua karena sakit. Sehingga, hanya nampak 14 pelajar kelas VIII dan IX yang dijadikan satu kelas.

“Kelas VII ada satu siswa, kelas VIII ada dua, kelas IX ada 12,” urainya.

Menurut Hari, kondisi kekurangan siswa ini sudah terjadi sejak 2019. Ia menduga karena kebijakan juga dampak PPDB.

“Dulu satu kelas 32 siswa, dulu siswa terpenuhi. Dulu masih bisa merasakan murid banyak bukan seperti ini. Faktor terbesar merosot karena kebijakan. Zonasi memengaruhi,” terangnya.

Sekolah negeri, lanjutnya, masih menerapkan penerimaan siswa meski PPDB sudah ditutup. Praktik itu turut menyita kuota siswa sekolah swasta.

“Misal sekolah negeri pagu 100 siswa, ada 63 sekolah negeri di Surabaya, (jadi total) 6.300 siswa. Lulusan (SD) katakan ada 15.000. Sekolah negeri harusnya (pagunya) diumumkan. Begitu sudah ditutup, kenapa kok masih ada yang ditambah. Misal target (kuota) 100 ternyata (menerima) 100 lebih, kita kan gak tahu,” Hari menjelaskan perumpamaan.

Keluhan itu menurut Hari sudah disampaikan ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya. Sejumlah sekolah swasta termasuk sekolahnya yang kekurangan murid didata untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan.

Tapi, sejauh ini belum ada solusi yang tepat dari hasil rapat MKKS SMP Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

“Mengubah kebijakan, jangan lip service. Semuanya, PPDB keseluruhan harus diubah. Tidak ada solusi. Sering rapat. Namun hasil rapat. Pak Erwin (Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya) rapat, disampaikan ke kita. Tentang pemerataan pendidikan. Kalau negeri sudah sesuai (pagu) ya setop, swasta juga sekolah yang baik,” bebernya.

Untuk menjaring pelajar baru, Hari juga sudah berupaya memotong biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan yang seharusnya Rp100 ribu menjadi hanya Rp25 ribu bagi siswa tertentu.

“Masuk di sini cuma 800 ribu, boleh diangsur yang penting anak sekolah. Tiap bulan Rp100 ribu SPP dan tidak semuanya bayar. Niat sekolah yang penting. Kita berikan pendidikan sebaik-baiknya, biaya murah, buku dipinjami, wirausaha diajarkan. Kalau rumah jauh kami ojekkan dari sekolah,” urainya.

Untuk biaya operasional sekolah, Hari mengaku memaksimalkan bantuan pemerintah dan donatur.

“Mencukupi operasional sekolah bantuan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA), bantuan dari donatur,” tandasnya. (lta/saf/ham)