Di Hadapan Ribuan Kades, Ganjar Singgung Anggaran dan Masa Jabatan di UU Desa

Ganjar Pranowo selaku Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menemui ribuan kepala desa seluruh Jawa Timur di Surabaya.

Dalam pertemuan itu, Ganjar mengajak para kades mengevaluasi Undang-Undang (UU) Desa yang saat ini dalam tahap proses pembahasan revisi di DPR RI.

“Dalam silaturahmi kali ini, mumpung UU Desa dibahas, saya dulu sebenarnya (usulkan masa jabatan kades) tidak sembilan tahun, seumur hidup aja gimana,” ucap Ganjar, di Grand City, Surabaya, Minggu (16/7/2023).

Pernyataan Ganjar itu langsung disambut riuh oleh tepuk tangan ribuan kades yang hadir. Bakal calon presiden (Presiden) yang diusung PDIP itu kemudian melanjutkan pertanyaan tentang urgensi tambahan masa jabatan itu.

Pria yang juga Gubernur Jawa Tengah itu mengajak ribuan kades yang hadir berdiskusi, apakah masa jabatan sembilan tahun itu untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya.

“Makna jabatan sembilan tahun itu apa untuk panjenengan dan untuk rakyat? nggeh boten (iya tidak). Prioritasnya jenengan dulu atau rakyat dulu?,” tanya Ganjar.

Menurutnya, para kades yang hadir perlu untuk mengevaluasi lagi UU Desa dan menyesuaikannya dengan masalah nyata yang dihadapi oleh setiap desa.

Ganjar mengutarakan, masalah nyata yang dihadapi warga pedesaan rata-rata terkait infrastuktur, pendidikan, disabilitas, hingga lingkungan. Masalah yang disebutkan itu, diminta Ganjar untuk menjadi bahan evaluasi bagi para kades.

“Kalau dievaluasi nanti muncul, apa sih problem yang ada, di infrastruktur kah, pendidikan kah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyinggung soal kades yang meminta anggaran dana desa supaya ditambah. Dia kembali menegaskan urgensi permintaan itu disesuaikan dengan masalah di desa.

“Maksud saya banyak kawan-kawan, ‘pak anggaran ditambahi pak’ arep dinggo opo? (mau dibuat apa?). Evaluasi ini bapak ibu semua yang tahu,” ujar dia.

Pada intinya, Ganjar minta ada evaluasi supaya opsi permintaan tambahan masa jabatan desa dan anggaran sesuai dengan permasalahan yang dialami warga desa.

“Dievaluasi yuk, tata pemerintahan desanya, anggaran desanya dan bagaiamana desa bisa berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas, itu jauh lebih penting,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama H. Munawar Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim menuturkan, pertemuan ribuan kades ini untuk menyampaikan aspirasi kepada Ganjar selaku Ketua Papdesi.

Salah satunya tentang pertambahan masa jabatan kedes dari enam tahun ke sembilan tahun di tiap periode. Kemudian, kenaikan atau penyesuaian dana desa yang diambil dari dana transfer desa di APBN.

“Penyesuaian dana desa atas dasar luas desa masing-masing. Tapi kami berharap ada kenaikan dari dana desa tersebut. Karena kami ingin betul-betul membangun ekonomi kerakyatan dari tingkat desa untuk Indonesia Maju,” kata Munawar.

Selain itu silaturahmi yang dihadiri sekitar 6.000 kades se Jatim ini, sekaligus untuk mendorong Ganjar menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

“Tujuannya silaturahim sekaligus kompak bersatu untuk mendorong Pak Ganjar menjadi presiden di tahun 2024,” ujarnya. (wld/bil/iss)