KPK Ajak Masyarakat Hajar Serangan Fajar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk mengajak masyarakat menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam menjalani pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran untuk pemilu 2024 yang bersih, zero dari politik uang, zero dari penyimpangan dan juga zero dari korupsi itu sendiri,” kata Firli Bahuri Ketua KPK dilansir Antara, Sabtu (15/7/2023).

Firli menyatakan pesta demokrasi adalah hajatan milik rakyat dan melalui Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.

Pemimpin yang terpilih merupakan representasi dari harapan rakyat terhadap sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.

“Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” ungkap Firli.

Firli menjelaskan parpol seharusnya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang menempatkan para kader-nya duduk pada jabatan publik, yang dengan tugas dan wewenang-nya bisa membuat kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil, sejak tahun 2022 KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan agar Parpol mengikuti kontestasi dengan beradu ide serta gagasan, bukan beradu isi amplop.

“Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” tutur Firli.

Pada kesempatan yang sama, Wawan Wardiana Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK menambahkan kampanye “Hajar Serangan Fajar” adalah perwujudan dari hasil kajian yang dilakukan KPK terkait potensi korupsi pada gelaran Pemilu.

Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95 persen melepas pilihannya karena melihat dari uang-nya, 72,4 persen media sosial, dan 69,6 persen popularitas.

Hal ini didukung oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah melekat dan membangun proses demokrasi.

Akibat dari praktik ini adalah biaya politik membengkak serta menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor.

Kemudian, hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7 persen di antaranya berpendapat bahwa politik uang adalah hal wajar. Hasil ini sangat ironis, karena jika sosok yang dipilih tidak berintegritas, bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil nanti akan jauh dari harapan masyarakat.

Di sisi lain, hasil kajian KPK terkait politik uang mengungkapkan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar perempuan menerima politik uang karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.

“Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,” tegas Wawan. (ant/bnt/iss)