Pemprov Jatim Gelontorkan 15 Miliar untuk Gelaran Porprov VIII

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan anggaran senilai Rp15 Miliar untuk gelaran Pekan Olahraga Provinsi VII pada 9-16 September 2023 mendatang.

Menurut Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi Jatim anggaran itu akan menambah hibah pemprov yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim untuk Koni Jatim sebelumnya senilai Rp55 miliar.

“Penambahan anggaran ini akan dibahas termasuk mekanisme untuk adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait hibah,” ujar Adhy, Jumat (14/7/2023).

Adhy menjelaskan, kesepakatan diselenggarakannya Porprov VII Jatim ini setelah pihak Pemprov dan Koni Jatim menggelar rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jatim hari ini.

Dari rapat tersebut disepakati bahwa PORPROV VIII Tahun 2023 akan dihelat di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Adhy menyatakan, pihak pemprov bakal memberi dukungan penuh dalam penyelenggaran Porporv. Sebab Porporv ini menjadi bekal pembinaan untuk ajang seperti PON, POPNAS dan ajang olahraga yang lain.

Selain itu, Adhy juga memberikan masukan terkait peningkatan reward bagi atlet Jatim yang berprestasi. Dia berpendapat supaya para atlet yang berprestasi diberi kupta khusus untuk jadi PNS Pemprov Jatim.

“Serupa dengan yang dilakukan Kemenpora. Kita akan upayakan bagaimana itu juga bisa dilakukan Jatim. Kita akan koordinasikan dengan KemenPAN, kita akan upayakan,” tuturnya.

Sementara itu M. Ali Kuncoro Kepala Dispora Jatim menegaskan kalau kesepakatan penyelenggaraan Porporv di bulan September ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan.

“Kami tadi sudah menyepakati bahwa gelaran Porprov tetap dilakukan on schedule. Karena kalau kita tunda akan banyak implikasi, terlebih karena penyelenggara juga sudah banyak melakukan persiapan yang sangat teknis,” kata Ali.

Kemudian, M Nabil Ketua Umum Koni Jatim menyampaikan, dengan kepastian penyelenggaraan Porprov Jatim tahun 2023 ini, pihaknya bakal langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dan mematangkan proses menuju Porporv.

Sedangkan terkait penambahan anggaran yang diajukan, Nabil menjelaskan bahwa hal itu karena cabor yang dipertandingkan juga bertambah.

“Karena kalau dibanding dengan PON di Papua, ada penambahan cabor yang signifikan. Dari 65 cabor bertambah menjadi 87 cabor, maka ini butuh penyesuaian,” jelasnya.(wld/faz)