Fraksi PKS DPR RI Tegas Menolak Perilaku dan Kampanye LGBT

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI kembali menegaskan Indonesia secara konstitusi dan regulasi menolak perilaku dan segala bentuk kampanye LGBT di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS menyikapi rencana pertemuan LGBT se-Asean di Indonesia. Meski acara itu akhirnya dibatalkan, Fraksi PKS perlu merespons dengan tegas karena bukan sekali dua kali upaya pamer dan kampanye terbuka LGBT dilakukan di negeri ini dengan berbagai cara dan sarana.

“Ada gerakan besar, jaringan yang luas, serta sponsor dan pendanaan yang kuat untuk mengkampanyekan perilaku LGBT di Indonesia. Itu dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia,” ujarnya dalam keterangan tertuli, Kamis (13/7/2023).

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, tegas mengatakan perilaku dan kampanye LGBT bukan masalah hak asasi dan kebebasan. Tapi, merupakan penyimpangan seksual dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, perilaku LGBT dan komunitasnya telah melanggar hak dan martabat kemanusiaan yang sangat asasi, yaitu hak atas kelestarian manusia dan peradaban kemanusiaan itu sendiri.

Dalam konteks dasar dan konstitusi negara Indonesia, LGBT bertentangan secara diametral dengan Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.”

“Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktik LGBT. Pun kearifan budaya Bangsa Indonesia, dasar negara, konstitusi dan berbagai aturan turunannya seperti KUHP jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab,” timpalnya.

Jazuli mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Islam dan ratusan ormas lainnya yang menolak legalisasi dan kampanye LGBT sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang religius dan beradab.

Anggota Komisi I DPR itu berharap Pemerintah RI lebih tegas dan lebih proaktif menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk diplomasi, kampanye dari negara lain maupun komunitas internasional terkait LGBT.

“Kita perlu menunjukkan kedaulatan dan martabat Bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain terkait isu ini. Sehingga, bukan saja kita menunjukkan penjagaan terhadap karakter dan identitas bangsa, lebih dari itu Indonesia bisa berkontribusi melawan kampanye LGBT yang marak di dunia,” pungkas Jazuli.(faz/rid)