BKKBN: Perempuan dan Anak Perlu Dilibatkan untuk Dunia yang Berkeadilan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai, keterlibatan perempuan dan anak perempuan dapat mendukung terciptanya kehidupan di dunia yang lebih adil, tangguh, berkelanjutan, dan tidak terbatas.

“Masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih sehat ketika perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk memilih bagaimana dan kapan mereka ingin membangun keluarga yang mereka inginkan,” kata Hasto Wardoyo Kepala BKKBN di Jakarta, Rabu (12/7/2023), seperti dilansir Antara.

Hasto menjelaskan, seluruh elemen masyarakat harus mendengarkan suara perempuan dan anak untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam menunjukkan potensi mereka.

Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan untuk menggunakan hak-haknya dalam membuat keputusan akan berdampak langsung dalam membangun dunia yang bebas dari kekerasan.

“Sebab,pada kelompok tersebut terlalu sering terjadi hambatan seperti tantangan ekonomi gender terhadap hak dan kesehatan seksual, reproduksi perempuan yang salah satunya adalah kurangnya akses pemakaian kontrasepsi yang menyulitkan perempuan menciptakan keluarga yang mereka inginkan. Sehingga, melanggar otonomi tubuh mereka yang mengancam masa depan global,” ungkapnya.

Kondisi itu, menurut dia, membatasi hak pilihan dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan terkait kesehatan dan kehidupan reproduksi mereka.

Hal tersebut seringkali membuat mereka tidak bisa mencapai rencana reproduksi dan kesuburan yang mereka inginkan.

*Pemerintah harus membentengi hak perempuan dan anak perempuan serta kemampuan mereka untuk membuat pilihan berdasarkan undang-undang dan kebijakan, demi memastikan populasi global yang lebih inklusif dan tangguh,” ucapnya.

Hasto melanjutkan kondisi perempuan dan anak perempuan semakin memprihatinkan. Berdasarkan riset yang dilakukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ketidaksetaraan gender membuat banyak perempuan dan anak perempuan tidak bisa bersekolah, atau mendapatkan pekerjaan dan posisi kepemimpinan.

“Lebih dari 40 persen perempuan di seluruh dunia tidak dapat mengambil keputusan tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Secara global diketahui seorang perempuan meninggal setiap dua menit karena hamil atau melahirkan, sedangkan dalam situasi konflik, jumlah kematian dua kali lebih tinggi,” bebernya.

Di Indonesia, seorang ibu meninggal hampir setiap jam akibat komplikasi kehamilan dan persalinan berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020.

Satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan oleh pasangan atau bukan pasangannya seumur hidup yang diketahui dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia (SPHPN) 2021.

Pada temuan lain, hanya enam negara di dunia yang jumlah anggota parlemennya setara antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender akhirnya membuat perempuan dan anak perempuan semakin rentan terhadap kekerasan, praktik-praktik berbahaya, dan kematian ibu yang seharusnya dapat dicegah.

“Keinginan perempuan dan anak perempuan itu penting untuk didengar. Di mana pun, dalam lingkungan pembangunan dan kemanusiaan, di ruang daring maupun luring,” pungkas Hasto. (ant/bnt/rid)