Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI menekankan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh mengabaikan isu hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di kawasan.
Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia mengimbau bahwa perbedaan di antara anggota ASEAN seharusnya bukan alasan untuk meninggalkan masalah HAM yang krusial di Asia Tenggara.
“Terlepas dari perbedaan, ASEAN harus memanfaatkan dialog untuk memastikan kemajuan berkelanjutan di bidang hak asasi manusia,” kata Retno ketika menyampaikan pidato pembukaan dalam Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) dilansir Antara, Selasa (11/7/2023).
Menurut Retno, dialog HAM ASEAN merupakan bukti kedewasaan ASEAN untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka tanpa menyebut nama dan mempermalukan siapa pun. Oleh karena itu, dialog itu perlu dilakukan secara rutin.
“Kami bertujuan untuk merilis Deklarasi Pemimpin tentang Dialog HAM ASEAN,” ujar Retno.
Selanjutnya, di tengah krisis yang semakin besar dan persaingan yang memperburuk tantangan HAM secara global, Retno berharap ASEAN bisa memberikan contoh nilai-nilainya secara global dalam memfokuskan keterlibatan yang konstruktif daripada melakukan saling menuduh, politisasi, dan standar ganda.
“Dalam hal ini, sangat penting bagi AICHR untuk terus berkembang dan berkembang. Pekerjaannya harus melampaui kegiatan pembangunan kapasitas dan menghasilkan prakarsa lokal yang berdampak,” imbuhnya.
Terkait peningkatan peran AICHR (Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia), Retno berharap program-program AICHR tidak terbatas pada peningkatan kapasitas saja, melainkan berupa inisiatif-inisiatif lain yang memiliki dampak nyata.
Dalam pertemuan para menlu dengan para perwakilan AICHR, isu Myanmar masih menjadi pusat pembahasan. Selain isu Myanmar, pertemuan juga membahas isu mengenai perdagangan manusia (TPPO) serta dampak perubahan iklim terhadap HAM.
Para representatif menyoroti keresahan atas meningkatnya kekerasan dan minimnya kemajuan terkait implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).
Sebagai penutup, Retno Menlu menyampaikan bahwa AICHR harus terus menjunjung nilai-nilai HAM yang sesuai dengan konteks regional.
AICHR juga perlu terus mendukung pemajuan dan perlindungan HAM yang konstruktif, objektif, dan proporsional di tiga Pilar Komunitas ASEAN sesuai dengan Rencana Aksi 2021-2025.
“Saya ingin menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam mencapai upaya penting untuk pemajuan dan perlindungan HAM ini,” pungkas Retno. (ant/bnt/faz)