Diklarifikasi PDIP, Effendi Simbolon Tegaskan Mendukung Ganjar Pranowo

Effendi Simbolon, politikus PDI Perjuangan (PDIP) memenuhi panggilan DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi terkait peryataan soal Prabowo Subianto Menteri Pertahanan cocok menahkodai RI.

Proses pemanggilan itu dilakukan oleh Komarudin Watubun Ketua DPP bidang Kehormatan dan Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDIP.

Effendi menyampaikan klarifikasi secara tertutup di hadapan Komarudin dan Hasto di salah ruangan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Seusai klarifikasi, dalam konferensi persnya, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pemanggilan Effendi ini terkait isu yang berhembus soal pernyataan dukungan kepada Prabowo Subianto di forum Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, Prabowo diundang dalam acara itu dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang berbicara aspek pertahanan negara.

“Dalam forum itu dijelaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara,” kata Hasto di kantor DPP PDIP usai mengklarifikasi Effendi Simbolon.

Hasto menambahkan, DPP Partai melakukan klarifikasi karena adanya persepsi publik Effendi Simbolon memberikan dukungan bukan kepada Ganjar Pranowo capres yang ditetapkan oleh PDIP.

Dia memastikan, bahwa Effendi sebagai kader PDIP telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Dalam penjelasannya, sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ibu Megawati Ketua Umum PDIP dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai lain,” sebut Hasto.

Lalu, politisi asal Yogyakarta ini menyebut Effendi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan, bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Prabowo Menhan.

“Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat Mirage dari Qatar yang merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, disebut berpotensi melanggar UU. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista, yang dilaksanakan secara tidak proper,” ucapnya.

“Dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi I DPR, sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat. Bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa yang akan datang,” sambung Hasto.

Sehingga dengan hasil klarifikasi ini, lanjut Hasto, Komarudin Watubun juga menunjukkan berbagai dokumen-dokumen yang ada, dan kemudian disimpulkan bahwa proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai.

“Partai menegakkan disiplin organisasi partai. Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar sebagai capres dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pileg,” jelas Hasto.(faz/iss)