BMKG Peringatkan Jangan Remehkan Ancaman Krisis Pangan

Dwikorita Karnawati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut ancaman krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim dan bukan sekadar ungkapan fiktif akibat suhu bumi yang semakin panas.

Menurutnya dalam keterangan tertulis, kencangnya laju perubahan iklim berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat hasil panen menurun hingga gagal tanam.

“Suhu atau temperatur bumi secara global saat ini naik 1,2 derajat Celsius. Angka tersebut dipandang sebagai angka yang kecil, padahal itu adalah angka yang besar dan mematikan. Banyak fenomena ekstrem, bencana hidro-meteorologi yang diakibatkan pemanasan global tadi,” ujar Dwikorita dilansir Antara, Jumat (7/7/2023)

Dalam Focus Group Discussion (FGD) Perhimpunan Agronomi Indonesia di Jakarta, Kamis (6/7/2023), Dwikorita mengungkapkan, bencana kelaparan yang diprediksi organisasi pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) akan terjadi di tahun 2050 adalah ancaman nyata.

Situasi ini bukan hanya merupakan ancaman bagi Indonesia atau terbatas negara-negara berkembang saja. Jika tidak ada langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim, seluruh negara-negara dunia menghadapi ancaman yang sama

“Tahun 2050 mendatang jumlah penduduk dunia diperkirakan menembus angka 10 miliar. Jika ketahanan pangan negara-negara di dunia lemah, maka akan terjadi bencana kelaparan akibat jumlah produksi pangan yang terus menurun sebagai dampak dari perubahan iklim,” tambah dia.

Dwikorita menjelaskan, tidak sedikit yang berpendapat bahwa ancaman perubahan iklim dan krisis pangan belum terlalu terlihat di Indonesia, karena ketersediaan sumber daya alam masih cukup melimpah dan kondisi geografis Indonesia yang mendukung produksi pertanian tetap berjalan sepanjang tahun.

Namun, imbuh dia, jika situasi iklim global saat ini tidak dihadapi secara serius, Indonesia bisa terlambat untuk mengantisipasi bencana kelaparan pada tahun 2050.

Ketahanan pangan nasional Indonesia, sambung Dwikorita, dihadapkan pada tantangan besar yaitu kenaikan populasi penduduk di tengah produksi pangan yang relatif stagnan.

Lebih lanjut, Dwikorita menyatakan jika tidak ada intervensi kebijakan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia (2020-2024) mencapai angka Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim. Oleh dari itu, kebijakan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas yang dilihat mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024 mendatang. (ant/bnt/iss)