Strategi Kemenperin Tekan Defisit Neraca Perdagangan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya untuk menjaga neraca perdagangan pada sektor industri untuk menekan defisit, demikian disampaikan Haris Munandar Sekretaris Jenderal Kemenperin.

“Strategi kami dalam menekan defisit neraca perdagangan antara lain memfasilitasi pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor,” kata Haris melalui keterangannya dilansir Antara, Jumat (21/9/2018).

Selain itu, mempermudah legalitas melalui Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk meningkatkan daya saing ekspor produk kayu Indonesia.

Haris menambahkan, Kemenperin juga aktif mendorong pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan.

Kemudian, mendukung pengurangan impor BBM solar dengan mengimplementasikan mandatori pengunaan Biodiesel 20 (B20), serta upaya pengendalian impor barang konsumsi yang terfokus pada rencana kenaikan PPh Pasal 22.

“Selain itu, strategi lainnya dari Kemenperin, yakni percepatan pengembangan dan penyebaran industri di luar Pulau Jawa,” papar Haris.

Misalnya, melalui penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pembangunan sentra Industri kecil dan menengah (IKM) di kabupaten atau kota.

Berdasarkan catatan Kemenperin, selama periode 2015-2017, sebanyak 10 kawasan industri telah beroperasi.

Sementara, tahun ini ada tiga kawasan industri yang beroperasi, dan tahun depan akan ada lima kawasan industri yang beroperasi.

Sehingga pada periode tahun 2015-2019 direncanakan akan ada 18 kawasan industri baru yang telah beroperasi.

Terkait pembinaan dan pengembangan SDM, Haris menyampaikan, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri.

Untuk program pendidikan vokasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, hingga saat ini, Kemenperin sudah menggandeng sebanyak 608 industri dan 1.753 SMK.

Bahkan, di seluruh SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kemenperin, juga telah dilengkapi sarana workshop, laboratorium, teaching factory, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

“Jadi, para lulusan kami itu selain menjadapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Jumlah lulusan per tahun sebanyak 5.000 orang per tahun. Selain itu, pengembangan SMK dan Politeknik di Kemenperin ke depannya akan di arahkan menuju pendidikan dual system,” terangnya.

Terkait pelaksanaan program e-Smart IKM, sejak diluncurkan pada awal 2017 hingga saat ini, jumlah pelaku IKM yang terlibat dalam kegiatan worskhop e-Smart IKM sebanyak 4.000 orang.

Potensi program e-Smart IKM masih sangat besar dan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya pelaku IKM yang menggunakan platform digital.

“Nilai transaksi e-commerce dari para peserta tersebut, sampai saat ini sudah mencapai Rp300 triliun. Komoditas yang mendominasi, yakni logam sebesar 48,26 persen, kemudian fesyen 30,72 persen, serta makanan dan minuman 14,01 persen,” imbuhnya.(ant/iss/ipg)