Surabaya Jadi Kota Pertama Terapkan KTP Digital untuk Transaksi Perbankan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menunjuk Surabaya sebagai kota pertama yang menerapkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) digital untuk transaksi perbankan.

Launching sekaligus uji coba penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital untuk transaksi perbankan tersebut, berlangsung di Balai Kota Surabaya pada Selasa (27/6/2026).

Teguh Setyabudi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri melakukan penandatanganan addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Busrul Iman Direktur Utama Bank Jatim.

Teguh mengatakan, Surabaya akan jadi percintohan penerapan IKD atau KTP Digital untuk transaksi perbankan bagi daerah lain.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sudah menginisiasi dan juga Pak Dirut Bank Jatim, sehingga acara ini bisa terlaksana,” kata Teguh Setyabudi.

Dengan penerapan ini, transaksi tunai di Bank Jatim bisa dilakukan waktu singkat begitu juga ketika membuka rekening.

“Bagaimana Pak Wali tadi misalnya setor tunai ke Bank Jatim hanya butuh waktu singkat. Saya tadi juga coba langsung buka rekening, walaupun saya orang Jakarta bisa buka rekening tabungan di Bank Jatim tidak lebih dari satu menit, cepat sekali, hitungannya detik,” ungkap dia.

Harapannya, masyarakat bisa lebih mengefisiensi waktu transaksi.

“Karena ini sudah tersistem, sudah by NIK (Nomor Induk Kependudukan). Insyaallah secara sistem juga sudah kami kembangkan lebih bagus. Secara security juga terus dijaga, mudah-mudahan aman,” katanya.

Selama sepekan ke depan, Teguh akan memonitor penerapan IKD untuk transaksi perbankan di Kota Surabaya.

“Kita lihat dalam minggu ini dinamikanya bagaimana. Kami juga mohon support Pak Wali Kota bagaimana warga Surabaya ini sekarang lebih aktif mengaktivasi IKD di dalam handphone-nya. Karena sekarang lebih mudah, bisa pakai android dan iPhone,” terangnya.

Ke depan penggunaan KTP Digital akan terus dikembangkan untuk sektor pelayanan publik lainnya misalnya penanganan stunting.

“Nanti kami akan kembangkan lebih lanjut IKD atau KTP versi digital ini untuk berbagai layanan publik. Artinya, IKD menjadi hap dari berbagai layanan publik,” ujarnya.

Sementara Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya optimistis usai penerapan IKD untuk transaksi perbankan berhasil, akan berlanjut untuk pelayanan publik.

“Insyaallah setelah ini perbankan, kami gunakan (IKD) untuk pelayanan publik. Salah satu contoh tercepat adalah untuk pemberian kursi roda,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Misalnya, pemberian program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kursi roda, Jamban hingga penanganan stunting.

“Itu akan kita connect-kan. Juga, terkait dengan perizinan, nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) akan dikoneksikan dengan sistem (IKD) ini,” paparnya.

Eri minta warga lebih aware terhadap digital, agar dapat menggunakan IKD. Sehingga secara bertahap masyarakat tidak lagi menggunakan KTP elektronik manual.

“Insyaallah kita segera lakukan dengan Pak Dirjen Dukcapil. Nanti satu bulan kita lihat lagi (penerapan IKD perbankan) di Surabaya,” pungkasnya. (lta/saf/faz)