Pemerintah Masih Menanggung Biaya Penanganan dan Pengobatan Covid-19

Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah masih menanggung biaya penanganan dan pengobatan pasien Covid-19 walau pun status pandemi sudah dicabut.

Selain penanganan dan pengobatan, pemerintah juga masih menjamin program vaksinasi.

Menurutnya, kebijakan detail mengenai penanganan Covid-19 di masa endemi nanti akan diatur pemerintah, dan segera diumumkan kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Wiku, siang hari ini, Kamis (22/6/2023), dalam keterangan pers, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.

“Saat ini penanganan atau pengobatan pasien Covid-19 masih dijamin oleh pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Profesor Wiku kembali mengingatkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sampai dosis tambahan (booster) tahap kedua.

Supaya tetap aman dari ancaman berbagai macam penyakit, dia juga meminta masyarakat selalu menjaga imunitas tubuh dan kebersihan lingkungan.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut, di masa endemi, biaya pengobatan pasien Covid-19 ditanggung BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, Joko Widodo Presiden, kemarin sore, Rabu (21/6/2023), mengumumkan penetapan status endemi Covid-19, sesudah selama tiga tahun terakhir Indonesia berstatus pandemi.

Dalam keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mengatakan pencabutan status pandemi dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan.

Antara lain, rendahnya kasus konfirmasi Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir, bahkan mendekati nihil kasus.

Kemudian, hasil sero survei menunjukkan sekitar 99 persen masyarakat Indonesia sudah punya antibodi Virus Corona, baik secara alami sesudah terinfeksi mau pun lewat vaksinasi.

Pemerintah berharap, status endemi Covid-19 membuat perekonomian nasional semakin baik, dan mengingkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.(rid/faz)