Presiden Ingatkan BPKP Serius Melakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran

Joko Widodo Presiden mengatakan, sampai sekarang masih ada berbagai perencanaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum optimal.

Semisal anggaran program penanganan stunting dan pembangunan balai pertanian di suatu kabupaten yang 80 persennya untuk honor rapat serta perjalanan dinas. Sedangkan untuk kegiatan konkretnya cuma 20 persen.

Maka dari itu, Kepala Negara mendorong perubahan orientasi pengawasan penggunaan anggaran dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir.

Sehingga, ke depan tidak ada lagi perencanaan penganggaran program yang kurang tepat di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi, siang hari ini, Rabu (14/6/2023), pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta.

“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mendorong setiap daerah memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan.

“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret. Sehingga, hasilnya lebih produktif dan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Supaya penggunaan anggaran bisa optimal, Jokowi Presiden memerintahkan BPKP serius melakukan pengawasan dan pendampingan.

Menurutnya, penggunaan anggaran yang optimal sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045.

“Ini tugas BPKP, Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai orientasinya ke situ, orientasi hasil arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian/lembaga, hal-hal yang konkret, biar apa? Produktif,” pungkasnya.(rid/ipg)