Empat Isi Kontrak Kinerja Pejabat Pemkot Surabaya Harus Tuntas dalam Enam Bulan

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya kembali melakukan penandatanganan kontrak kinerja pejabatnya, Senin (12/6/2023).

Perjanjian itu mengatur empat kategori yang harus dituntaskan setiap pejabat. Percepatan penurunan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan inflasi, dan percepatan rehabilitasi serta pelayanan di Balai RW.

Eri menyebut, perjanjian itu menjadi output penilaian bagi para pejabat pemkot. Selama enam bulan ke depan, mereka diminta menuntaskan empat kategori permasalahan di atas. Bagi yang gagal, akan dicopot dari jabatannya.

“Dan itu nanti menjadi kontrak kinerja sampai dengan bulan Desember 2023. Kalau ternyata Desember 2023 gagal, maka dia (pejabat) harus diganti,” katanya, Senin (12/6/2023).

Diketahui, penandatanganan kontrak kinerja itu untuk lurah, camat, kepala bagian, kepala dinas hingga kepala badan. Selanjutnya, kepala dinas akan melakukan tanda tangan kontrak kinerja bersama dengan kepala bidangnya masing-masing.

“Jadi kalau kepala dinasnya dicopot, maka kepala bidangnya ikut dicopot. Jadi saya berharap pemerintah kota ini terus memberikan perbaikan-perbaikan. Kenapa saya selalu bilang di Balai RW, karena semua ini tidak akan pernah terselesaikan kalau mereka bekerja dari kantor,” jelasnya.

Tujuan tanda tangan itu agar setiap pejabat punya target penyelesaian.

“Ketika kita punya anak istri, tidak mungkin target kita itu kecil-kecil, pasti yang besar. Dalam bekerja juga harus punya target yang besar, jangan punya target yang kecil,” tegasnya.

Usai kontrak kinerja enam bulan itu selesai, sambungnya, akan berlanjut pada kontrak kinerja di awal tahun, yang menarget penurunan jumlah kemiskinan, bayi stunting hingga anak putus sekolah.

“Saya tanya stunting itu kapan hilangnya, ternyata setelah diberikan permakanan, vitamin, kudapan, enam bulan hilang. Berarti yang sekarang, tinggal sekitar 700, enam bulan ke depan harus nol,” tandasnya. (lta/iss/ipg)