Risma akan Terima Scroll of Honour Award, Penghargaan Tertinggi UN Habitat

Tri Rismaharini Walikota Surabaya bakal menerima Scroll of Honour Award dari United Nations Human Settlement Programme atau UN Habitat, sebuah Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang berkonsentrasi pada penataan pemukiman kota.

Pemberian penghargaan itu bertepatan dengan perayaan World Habitat Day (Hari Habitat Dunia/HHD) tahun 2018, yang jatuh setiap Hari Senin di minggu pertama bulan Oktober.

M. Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya mengatakan Wali Kota Risma akan menerima penghargaan itu pada Senin, 1 Oktober 2018 di Markas UN Habitat yang terletak di Kota Nairobi, Kenya. Hari itu, bertepatan dengan perayaan World Habitat Day 2018 yang mengambil tema Municipal Solid Waste Management (Pengelolaan Sampah Perkotaan).

“Scroll of Honour Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UN Habitat kepada negara, kota, organisasi maupun individu yang dianggap berjasa dan memiliki kontribusi dalam mewujudkan kota yang humanis dan berkelanjutan,” kata Fikser di ruang kerjanya, Jumat (28/9/2018).

Menurut Fikser, sesuai dengan tema tahun ini, pengelolaan sampah perkotaan di Kota Surabaya dinilai telah mampu menjadi pelopor sekaligus barometer perubahan, terutama bagaimana pengelolaan sampah perkotaan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Salah satunya adalah program Surabaya Green and Clean yang telah dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini. Program yang telah berjalan selama 13 tahun tanpa terputus itu merupakan salah satu unsur yang mendapat perhatian, hingga akhirnya Kota Surabaya dianggap mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik.

“Sebenarnya, konsep dasar program Surabaya Green and Clean ini sangat sederhana, yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Pemilihan ini untuk mengajak masyarakat sadar bahwa sampah itu tidak hanya bagian dari tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab semua warga Kota Surabaya,” kata dia.

Selain itu, Kota Surabaya juga memiliki program Merdeka Dari Sampah atau lebih dikenal dengan MDS yang telah dimulai pada tahun 2006. Sekilas program ini tampak serupa, namun jika dilihat lebih dekat lagi, ternyata tak sama.

“Dua program ini juga mampun menggandeng sektor swasta, sehingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Surabaya merupakan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.

Tidak hanya dua program itu, Kota Surabaya juga telah memulai memanfaatkan sampah sebagai sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan Waste to Energy di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Benowo dan saat ini telah mampu menghasilkan listrik sebesar 2 MW dari target 9 MW.

“Hal ini yang kemudian menginspirasi kebijakan nasional agar pengelolaan sampah dan mengubahnya menjadi energy listrik dapat dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia,” katanya.

Bahkan, sejak tahun 2015, Kota Surabaya telah melakukan pengembangan eks TPA Keputih menjadi ruang public terbesar di wilayah Surabaya Timur. Pengembangan ini juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi lahan agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.

“Dalam pengembangan eks TPA Keputih ini, Pemkot Surabaya juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Fikser.

Sementara di lingkungan yang sama sebagai bagian dari pengembangan eks TPA Keputih, Pemkot Surabaya juga sedang mengembangkan Ruang Publik Kreatif eks Incinerator Keputih.

“Nah, kalau yang ini mendapatkan dukungan dari UN Habitat dan United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Yang mana Bu Wali juga menjadi Presiden UCLG periode 2018-2020,” katanya.

Fikser juga menambahkan, berdasarkan data yang didapatkan dari UN Habitat, Scroll of Honour Award ini diinisiasi sejak tahun 1989. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh, instansi, organisasi, pemerintah kota maupun individu dari seluruh dunia.

“Sejak tahun 1989, penghargaan itu hanya diberikan kepada 5 tokoh atau instansi di Indonesia. Bu Wali ini merupakan yang ke-6,” tegasnya.

Adapun lima tokoh atau instansi itu adalah Bank Tabungan Negara (BTN) yang diterima pada tahun 1994, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Moocthar (Kutipan Khusus) pada tahun 1997, Prof. Johan Silas atas dedikasi penelitian, penanganan dan penyediaan rumah terjangkau untuk masyarakat miskin yang didapatkan pada tahun 2005.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas perbaikan permukiman kumuh dan penyediaan infrastruktur baru untuk menjadikan kota kosmo politan yang inklusif yang diterima pada tahun 2005, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin (Anumerta) atas penanganan gempa dan tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

“Prof Johan Silas itu adalah dosen Bu Wali saat di ITS dulu. Jadi, ceritanya ini guru dan murid sama-sama mendapatkan penghargaan tertinggi dari UN Habitat,” katanya. (bid/ipg)