Pemerintah Kota Surabaya bakal menganggarkan belanja APBD untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp3 triliun di tahun ini.
Angka Rp3 triliun itu meningkat hampir 50 persen dibanding belanja tahun kemarin yang mencapai Rp1,2 trilun, sesuai catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022.
Oleh sebab itu Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya meminta seluruh pelaku UMKM di kota Pahlawan agar mendaftar ke Pemkot. Sehingga, jika ada UMKM yang butuh bantuan modal, maka intervensi Pemkot bisa tepat sasaran.
“Saya ingin membangun Surabaya dengan ekonomi kerakyatan karena itu yang menjadi kekuatan UMKM bergerak. Maka UMKM harus mendapat dukungan penuh dan itulah tugas Pemkot Surabaya,” ujar Eri Cahyadi seperti dilansir Antara, Minggu (7/5/2023).
Penyataan Cak Eri sapaan akrabnya itu juga disampaikan dihadapan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Ganjar saat menghadiri Pesta Wirausaha Surabaya, di Gedung Teater Balai Budaya Kota Surabaya, Sabtu (6/5/2023) kemarin.
Eri melanjutkan, untuk mengetahui perkembangan UMKM binaan Pemkot Surabaya, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya bakal dilibatkan untuk memonitoring omzet UMKM per bulannya.
Kalau omzetnya belum naik dan pendapatannya tidak sesuai target perencanaan awal, maka Pemkot Surabaya harus melakukan intervensi di sana.
Selain itu Cak Eri juga meminta para camat dan lurah supaya proaktif dalam pendataan para pelaku UMKM, serta kebutuhan untuk proses perkembangan UMKM tersebut.
Dengan demikian, kata Eri, hal tersebut mempermudah Pemkot Surabaya dalam proses pembentukan Kampung Madani di Kota Pahlawan.
“Saya berharap UMKM pantang menyerah,” pungkasnya.(ant/wld)