Arief Prasetyo Adi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) mengatakan Bulog mulai mendistribusikan bantuan pangan beras tahap kedua, kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 provinsi.
“Kami tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap satu dan dua, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari, sehingga saat pendistribusian (tahap pertama-red) hampir rampung paralel langsung kami lanjut tahap dua,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta yang dikutip Antara, Rabu (3/5/2023).
Sampai dengan 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras yang setara dengan bantuan bagi 168 ribu KPM.
Realisasi pendistribusian tertinggi ada di provinsi Maluku sebanyak 878 ton, atau 68 persen dari total alokasi bantuan di Provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.
Sama dengan bantuan tahap pertama, kata Arief, bantuan tahap kedua juga disalurkan kepada 21,3 juta KPM di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 Kantor Wilayah se-Indonesia.
Pendistribusian juga tetap menggandeng tiga perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusian per-item.
“Dalam pendistribusian bantuan tahap dua ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi, kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kami salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kami terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah,” ungkapnya.
Dia juga menungkapkan bantuan beras ini sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idulfitri. Beras disebut jadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Joko Widodo Presiden RI yang meminta agar bantuan pangan ini disalurkan dengan baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
“Saat ini kami optimalkan dua instrumen untuk mengamankan harga beras di tingkat konsumen, yaitu penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta KPM dan pelaksanaan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras SPHP Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern,” ujarnya.
Untuk menjaga harga beras di tingkat petani, Bapanas juga terus mendorong Bulog untuk meningkatkan penyerapan dalam negeri di musim panen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Update penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84 persen atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton. Tercatat lebih dari 50 persen provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90-100 persen.
Adapun provinsi yang telah menyalurkan 100 persen yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. (ant/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
