Pengamat Ingatkan Tuntutan Buruh Jatim Jangan Bergeser ke Isu Politik

Hadi Subhan, pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga Surabaya menilai tuntutan buruh pada May Day 2023 masih ada yang tidak relevan.

“Misalnya dukungan kepada KPK dan reforma agraria. Tuntutan ini bagus, tapi tidak fokus. Dan juga ibaratnya nanti resonansinya kurang menggema. Tuntutannya jangan bergeser ke isu politik. Karena isu politik kan yang menyuarakan sudah banyak. Saya menyarankan agar fokus pada isu-isu perburuhan,” ujarnya ketika dihubungi suarasurabaya.net lewat telepon, Senin (1/5/2023).

Tuntutan yang menurut Hadi masih relevan adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan buruh. Seperti pencabutan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law, mendesak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), menagih hasil laporan pelanggaran perusahaan terkait THR kepada Disnakertrans Jatim, dan pemberlakuan Perda Sistem Jaminan Pesangon.

Mengenai UU Cipta Kerja (Ciptaker), diungkapkan Hadi, ada positif dan negatifnya. Positifnya, adalah untuk mendatangkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya mengurangi pengangguran.

“Sisi negatifnya juga banyak, ada beberapa hak-hak pekerja tetap yang dikurangi seperti pengurangan pesangon. Pemerintah harus bisa menanggulangi hal-hal sifatnya negatif yang timbul akibat penerapan UU Cipta Kerja,” ucapnya.

“UU Cita Kerja ini kan lagi proses judcial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi MK nanti yang akan menguji lagi. Karena kedua belah pihak ini (pemerintah dan buruh) sama-sama tidak mau mengalah,” sambung Hadi.

Di sisi lain, akademisi Fakultas Hukum Unair ini mengapresiasi peringatan Hari Buruh tahun ini dengan tema “Merajut Kebersamaan di Hari yang Fitri” oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

“Ya bagus sekali karena ini masih momen lebaran. Rajutan kebersamaan ini menjadi penting, ada kohesivitas antara kawan-kawan buruh dengan pemerintah daerah,” kata Hadi.

Namun, dia juga memberi catatan juga kepada pemerintah, untuk lebih mengoptimalkan pengawas ketenagakerjaan, yang sejak lima tahun terakhir ditarik ke provinsi.

“Optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan ini sangat penting, karena permasalahan buruh ini banyak. Optimalisasi pengawasan ini akhirnya juga mempengaruhi optimal tidaknya penegakan aturan,” tukas Hadi.

Sementara untuk pengusaha, bagi Hadi Subhan, peringatan May Day bisa dijadikan sebagai momen menjadikan buruh sebagai partner yang strategis bagi pengusaha.

“Bagi pengusaha, memandang buruh harus sebagai manusia dengan berbagai subjeknya. Pengusaha diberi kewajiban untuk meningkatkan kompetensi buruh melalui diklat dan pelatihan, serta menjamin hak-hak jaminan dasar dan jaminan sosialnya,” tegas Guru Besar Hukum Kepailitan Unair ini.

Perlu diketahui, peringatan May Day 1 Mei 2023 dilakukan oleh 20 ribu massa dari berbagai elemen buruh Jawa Timur. Aksi dipusatkan di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan dan Gedung Grahadi Surabaya. Total 3.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi.(zan/iss)