Mahasiswa Aksi Tolak Ciptaker Bubarkan Diri Usai Tuntutannya Disebut DPRD Jatim Intimidatif

Ratusan mahasiswa peserta aksi penolakan UU Ciptaker yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya, membubarkan diri usai ditemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada Rabu (12/4/2023) sore.

Pantauan suarasurabaya.net pukul 14.00 WIB, ratusan mahasiswa tiba di depan gedung DPRD Jatim langsung menyerukan sejumlah tuntutannya.

Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022. Selain itu, meminta pemerintah untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan terkait RUU Perampasan Aset.

Mahasiswa juga menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan berbasis PTN-BH. Kemudian, agar seluruh universitas di Surabaya segera membentuk Satgas Kekerasan Seksual sesuai Permendikbud No 30 tahun 2021.

Di tengah orasi, salah satu orator meminta pimpinan DPRD Jatim menemui mereka di depan gedung. “Bapak dan Ibu ketua DPRD yang keluar atau kami yang masuk,” kata orator.

Kusnadi Ketua DPRD Jatim dan Anwar Sadad wakilnya, akhirnya mau menemui massa setelah mahasiswa memberikan ultimatum dengan hitungan mundur.

Saat berdialog di atas mobil komando, Kusnadi menyebut, tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan Perppu Cipta Kerja ini sudah pernah disampaikan berkali-kali.

“Sebenarnya sudah dari dulu, sudah jadi tuntutan masyarakat Jatim, termasuk mahasiswa juga,” kata Kusnadi.

Kusnadi mengklaim DPRD Jatim sudah terus-menerus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa itu. Dia sepakat dan menolak UU Cipta Kerja. “Kami tidak berhenti memperjuangkan itu, tuntutan saudara-saudara sekalian,” ucapnya.

Salah satu mahasiswa yang juga berada di atas mobil komando kemudian meminta sikap konkret Kusnadi untuk menelepon Puan Maharani Ketua DPR RI.

“Kami meminta Bapak Kusnadi untuk menelepon Ibu Puan Maharani secara langsung hari ini, untuk menyambungkan kami, disaksikan oleh ribuan mahasiswa di sini, kami rasa bapak bisa,” ujar salah satu orator.

Mendengar hal itu, Kusnadi menolak permintaan mahasiswa dan memilih bersurat secara resmi. “Saya tidak akan telepon, terserah apa tanggapan kalian, saya tidak akan telepon,” jawab Kusnadi, sembari menggelengkan kepalanya.

“Saya hanya bisa melakukan secara resmi dengan surat. Ini hal yang bersifat formal, bukan secara pribadi,” lanjutnya.

Mahasiswa yang kecewa kemudian memaksa Kusnadi membuka gedung DPRD Jatim untuk mahasiswa, dan menggelar sidang rakyat di dalamnya.

Namun, permintaan itu juga ditolak dan dianggap mengintimidasi. “Saya tidak terintimidasi dengan permintaan kalian,” ucap Kusnadi.

Meski sempat dihalangi mahasiswa, Kusnadi dan Anwar Sadad turun dari mobil komando, dan masuk kembali ke Gedung DPRD Jatim.

“Permintaan dan kajian kami menolak UU Cipta Kerja dianggap sebagai tindakan intimidasi. Maka lawan! Lawan! Lawan!,” kata Mahasiswa.

Sempat terjadi aksi pelemparan botol antara mahasiswa dengan aparat polisi namun kemudian ratusan massa membubarkan diri. (lta/bil/ipg)