Gus Muhdlor Janji Pemkab Terus Berinovasi Meski Pelayanan Publik Sidoarjo Jadi Terbaik Kedua se-Jatim

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo jadi salah satu diantara 14 kabupaten/kota se Jawa Timur (Jatim) yang mendapat predikat Opini Pengawasan Pelayanan Publik (OPPP) tahun 2022, dari Ombudsman RI. Kualitas pelayanan publik Sidoarjo berdasarkan penilaian opini pelayanan publik zona hijau mencapai 84,46, menjadikan tertinggi kedua terbaik se-Jatim.

Pemberian predikat zona hijau tersebut, sebelumnya diberikan Ombudsman kepada Pemkab Sidoarjo pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur.

Ahmad Muhdlor Bupati Sidoarjo menyambut baik predikat tersebut. Menurutnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur yang telah memberikan opini pengawasan kinerja pelayanan publik Pemkab Sidoarjo dengan predikat zona hijau,” ujar Gus Muhdlor sapaan akrabnya dikutip  sidoarjokab.go.id, Kamis (30/3/2023).

Ke depan, dengan predikat zona hijau tersebut, Pemkab Sidoarjo akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring perkembangan teknologi digital.

“Kita tidak boleh stag atau berhenti berinovasi, meski Sidoarjo mendapat nilai tertinggi kedua se-Jatim. Upgrading pelayanan publik terus jalan. Contohnya, kita punya layanan digital Sipraja yang terus diupdate sampai versi 3.0,” terangnya.

Aplikasi layanan online untuk masyarakat Sidoarjo tersebut oleh Pemkab Sidoarjo terus diperbarui dengan menambah jumlah layanan yang bisa diakses masyarakat secara online.

Sementara itu Agus Muttaqin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim menyampaikan, kalau seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tidak ada yang memperoleh opini zona merah.

Perbaikan pelayanan publik di Jatim tahun ini menurutnya meningkat tajam. Tahun 2021 daerah di Jatim yang masuk zona hijau ada sembilan daerah, dan tahun 2022 naik menjadi 14 daerah, sementara sisanya zona kuning.

Peningkatan pelayanan publik tersebut disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk berubah lebih baik. “Tentu saja tren positif ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur,” kata Agus Muttaqin.

Adapun ke 14 daerah di Jawa Timur yang memperoleh opini zona hijau di antaranya, Pemkab Ngawi mendapatkan skor tertinggi, yaitu 85,36. Selanjutnya, Pemkab Sidoarjo (84,46), Pemkab Kediri (84,15), Pemkot Probolinggo (82,33), Pemkab Banyuwangi (82,01), Pemkab Probolinggo (81,83), Pemkot Blitar (81,66), Pemkot Surabaya (81,10), Pemkab Tuban (81,33), Pemkab Jember (81,08), Pemkab Ponorogo (80,95), Pemkab Lumajang (80,15), Pemkab Pasuruan (78,83), dan Pemkab Trenggalek (78,49). (bil/ipg)