Atasi Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes Minta Semua Pemda Biayai Pendidikan Anak Daerah

Demi menangani fenomena kekurangan dokter spesialis yang tak kunjung selesai di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI mendorong seluruh pemerintah daerah membiayai anak daerah menempuh pendidikan dokter spesialis.

Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI menyebut, secara nasional lulusan dokter spesialis per tahun hanya sebanyak 2.700 hingga 2.900.

Jumlah itu terbilang sangat kurang. Bahkan demi memenuhi kebutuhan Jawa Timur yaitu 4.300 selama setahun, tidak cukup.

“Karena rasio dokter spesialis di Jatim 0,17 per seribu. 6.675 yang ada, yang dibutuhkan 10.994, (sehingga) masih kurang 4.300 dokter spesialis untuk Provinsi Jawa Timur aja,” tutur Budi melalui sambungan telekonferensi saat sambutan di acara penandatanganan kerja sama Academic Health System Fakultas Kedokteran (FK) Unair Surabaya, Kamis (30/3/2023).

Sementara upaya melengkapi dokter spesialis membutuhkan waktu lama 4-6 tahun. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengadakan beasiswa bagi putra daerah untuk kuliah dari dokter umum menjadi dokter spesialis kemudian ditugaskan di daerahnya selama beberapa waktu.

“Kita, Kementerian Kesehatan mengalokasikan 2.500 beasiswa untuk pendidikan doktor, dokter spesialis, dan lain-lain di dalam dan luar negeri. Daripada anggaran APBD, bisa pakai anggaran pusat yang kerja sama juga dengan LPDP. Bupati, wali kota, saya minta ajukan nama. Biayanya dari pemerintah pusat, kombinasi Kemenkes dan Kemenkeu kerja sama dengan LPDP,” terang Budi.

Diketahui, dorongan itu dipicu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan Gresik yang membiayai dokter umum di daerahnya untuk menempuh pendidikan hingga dokter spesialis mulai tahun ini.

Beasiswa dengan menganggarkan APBD itu bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya.

Achmad Fauzi Bupati Sumenep menyebut, tahap pertama akan membiayai 4 orang. Usai lulus, mereka harus mengabdi dengan bertugas di RS Abuya yang terletak di Pulau Kangean Sumenep selama minimal tiga tahun baru kemudian boleh memilih daerah lainnya.

“Itu menurut kami secara jangka panjang sangat penting untuk regenerasi (dokter spesialis) berikutnya. Jangka panjang ini solusinya. Kedepan tidak akan kesulitan terkait kebutuhan dokter spesialis,” ujar Fauzi.

Fandi Akhmad Yani Bupati Gresik juga akan mengirim 5 orang berasal dari Pulau Bawean Gresik untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Ia menganggarkan satu miliar rupiah untuk setiap anak yang lolos seleksi.

“Plus biaya hidupnya nanti ada rumusan N+3. Masa pendidikan, kemudian tiga tahun tugas di Bawean setelah itu boleh milih tugas di mana. (Mereka akan belajar) anastesi, penyakit dalam, bedah, obgyn. Setelah lulus akan ditempatkan di RS Umar Mas’ud,” kata Fandi.

Upaya ini diharapkan mampu menuntaskan kebutuhan dokter spesialis bagi masyarakat di Kepulauan Bawean.

“Karena kasihan masyarakt di kepulauan kalau tidak didukung dokter spesialis. Maka hak-haknya tidak selalu bisa didapat misalnya BPJS itu tidak bisa kalau tidak ada spesialis di RS,” tutupnya.

Sementara Prof. Budi Santoso Dekan Fakultas Kedokteran Unair menyatakan, komitmen untuk menyerahkan kembali anak daerah Sumenep dan Gresik yang sudah lulus untuk mengabdi di daerahnya masing-masing.

“Selanjutnya, setelah pendidikan penyaringan dan sebagainya, nanti akan kita serahkan lagi ke pemda dan diterjunkan ke sesuai kesepakatan. Mungkin kira-kira 7-8 tahun lagi,” tambah Prof Bus sapaan akrabnya.

Merespons arahan Menkes, Prof Bus juga menyatakan siap bekerjasama dengan pemda mana pun untuk mencetak dokter spesialis. (lta/ipg)