Pemblokiran Anggaran Rp412 Miliar di Kemensos akan Mempersulit Implementasi Program

Anggaran Kementerian Sosial diblokir oleh Kementerian Keuangan. Total anggaran yang diblokir mencapai lebih dari Rp412 miliar. Sementara total pagu anggaran Kemensos pada 2023 mencapai Rp78,1 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Endang Maria Astuti Anggota Komisi VIII DPR RI menilai, pemblokiran anggaran yang dilakukan Kemenkeu membuat Kementerian Sosial sulit mengimplementasikan program. Ia meminta Mensos untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Sri Mulyani Menteri Keuangan.

“Sayang sekali jika anggarannya Kemensos hingga kini masih diblokir, saya harap Mensos ini dapat memperjuangkannya karena akan berdampak pada program penuntasan kemiskinan yang tengah dijalankan,” ujar Endang dalam Rapat Kerja dengan Tri Rismaharini Menteri Sosial di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Sementara, Tri Rismaharini Mensos menjelaskan beberapa kegiatan yang di blokir tersebut.

“Beberapa kegiatan utama yang di blokir tersebut, masing-masing Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara), Pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil), Bantuan Kelompok Masyarakat (Bansos kearifan lokal), Bantuan Masyarakat ( honor kegiatan dan bansos keserasian sosial), Bantuan Kebencanaan (bantuan stimulan pemulihan sosial), Honor Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Honor TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) dan Belanja Pegawai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Risma menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI yang telah memperjuangkan anggaran kementeriannya agar dikembalikan seperti sebelumnya.

“Tidak ada kami macam-macam. Susah kami Pak, terus terang. Rapat sampai jam 2 malam, setiap hari. Anggaran 2023 ini turun sekitar Rp300 miliar. Kemudian ini diblokir Rp412 miliar di awal,” kata Risma.(faz/ipg)