Pemprov Jatim Cegah Inflasi Pangan dengan Pemanfaatan Teknologi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan stok pangan untuk mencegah terjadinya inflasi pangan.

Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi dan alsintan (mesin pertanian) moderen untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Tidak hanya penggunaan alsintan moderen, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim juga menjelaskan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan produksi pangan di tahun ini.

Pertama yaitu dengan penggunaan varietas unggul (produksi tinggi dan tahan kekeringan/banjir) bermutu yang berumur genjah. Kedua, penggunaan pupuk secara berimbang dengan ‘6 tepat’ yaitu tepat tempat, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis dan tepat waktu.

Ketiga, optimalisasi infrastruktur pertanian, antara lain jaringan irigasi dan pengelolaan sumber air. Keempat, penyesuaian pola tanam/pengelolaan tanaman pangan. Dan kelima penekanan susut hasil panen padi dengan optimalisasi alsintan pascapanen yang akan ditingkatkan bagi gabungan kelompok tani (gapoktan) di Jatim.

“Penggunaan alsintan moderen ini dapat semakin meningkatkan produktifitas petani dan nilai tambah produk petani,” kata Khofifah, Jumat (17/3/2023).

Berikutnya, dari sisi permodalan, Khofifah berharap supaya para petani bisa mendapatkan kemudahan permodalan khususnya grace period.

Grace period adalah kelonggaran waktu (masa tenggang) dalam melakukan cicilan awal dan pelunasan pinjaman pokok maupun bunganya selama jangka waktu tertentu agar tidak memberatkan pihak yang bersangkutan.

“Grace period untuk gapoktan kita harapkan minimal dua tahun saja itu sudah luar bisa. Ini akan menjadi harapan bagi para gapoktan terutama untuk bisa mengakses alsintan moderen,” imbuhnya.

Sementara itu, Tenten Masduki Menteri Koperasi dan UKM RI menjelaskan kalau pengendalian inflasi di sektor pangan menjadi fokus pemerintah pusat.

Apalagi Joko Widodo Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan intervensi pada sektor pertanian melalui program Korporatisasi Petani.

“Presiden memerintahkan untuk dilakukan konsolidasi terhadap petani-petani kecil perorangan ini dalam skala ekonomi kecil maupun koperasi. Koperasi ini nantinya akan menjadi Off Taker dan Agregator Product,” ungkap Teten Masduki.

Teten menyebut bahwa korporitas petani telah dinilai menjadi hal yang urgent supaya segera dikonsolidasikan. Sebab pertanian Indonesia masih bergantung pada alam. Padahal sektor pertanian ini sangat mempengaruhi inflasi pangan.

Tidak hanya itu, permasalahan biaya produksi yang tidak murah juga masih menjadi momok petani Indonesia yang mayoritas bersifat perorangan.

“Korporatisasi petani ini nantinya akan didukung dengan sistem pembiayaan free financing sehingga ada kepastian harga dan market kepada petani,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Jatim bersama sejumlah pihak terkait menggelar High Level Event Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur Tahun 2023 di Ballroom Grand City Convention and Exhibition Surabaya.(wld/iss/faz)