Dukung Pemerataan Internet, APJII Jatim Akan Buka Komunikasi Dengan 38 Kota dan Kabupaten

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Jawa Timur (Jatim), menargetkan bisa membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder terutama sektor pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Jatim sampai akhir tahun 2023 ini.

Ayom Rahwana Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) APJII Jatim menyatakan, saat ini APJII Jatim baru membuka komunikasi dengan Pemkot Surabaya, Pemkot Malang dan Pemkab Banyuwangi.

Padahal menurutnya, untuk mendukung rencana program Jokowi Presiden soal pemerataan pembangunan infrastruktur digital, membutuhkan dukungan pemkot atau pemkab dan aparat hukum agar tidak salah melangkah.

“Untuk itu kami targetkan sampai akhir 2023, APJII Jatim bisa membangun komunikasi dengan 38 Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur. Saat ini, kami sudah intens membangun komunikasi dengan Pemkot Surabaya bahkan sebelum HUT Kota Surabaya sudah melakukan kerja sama. Selama ini, regulasi yang dimiliki Pemkot maupun Pemkab belum complay dengan kebutuhan anggota APJII Jatim, untuk membantu membangun daerah terkait pemerataan akses internet. Sudah ada beberapa daerah yang memiliki payung hukum baik itu Perwali atau Perbup, namun masih memerlukan perbaikan sehingga bisa lebih komprehensif,” jelasnya seusai Rakerwil APJII Jatim di Surabaya, pada Senin (13/3/2023).

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan, jangkauan internet di wilayah Jatim sudah 78 persen dengan kombinasi GSM, wireless dan fiber optik, tinggal beberapa daerah di pelosok Jatim.

Kecepatan akses internet juga, kata dia, sudah bagus. “Seperti di Nganjuk dan Tulungagung bisa mencapai 10 GB. Namun untuk wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan seperti Kepulauan Masalembu, masih mengandalkan VSat dengan mendapatkan bandwith hingga 50 sampai 100 GB yang harus dibagi banyak orang sehingga per orang hanya mendapat sekitar 1GB,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Arif Ketua Umum APJII menyatakan, jika APJII pusat juga telah merilis hasil survei penetrasi internet Indonesia pada 8 Maret 2023. Yang hasilnya, tingkat penetrasi internet Indonesia sepanjang tahun 2022 hingga 2023 mencapai 78.19 persen, atau penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet di tahun tersebut sebanyak 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa.

“Apabila dibandingkan dengan survei APJII periode sebelumnya, tingkat penetrasi Internet Indonesia tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1.17 persen,” ucapnya.

Sementara untuk kategori gender di Indonesia, hasil survei menunjukkan kenaikan tingkat penetrasi internet untuk laki-laki tahun ini, yakni sebesar 79.32 persen. Sedangkan untuk perempuan, sebesar 77.36 persen dari total populasi perempuan di Indonesia.

“Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kesetaraan gender dalam penggunaan internet telah semakin baik dan menjadi kebutuhan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan,” ungkap Arif.

Survei tersebut, kata dia, juga membandingkan penetrasi internet pada klasifikasi perkotaan dan pedesaan dan daerah tertinggal, dimana survei menunjukkan tingkat penetrasi urban, sebesar 77.36 persen dan pada daerah pedesaan sebesar 79.79 persen.

“Survei ini juga diharapkan dapat mendukung program transformasi digital pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan pemerataan internet dengan menghadirkan regulasi dan program yang komprehensif sehingga mendukung para penyedia internet lebih agresif dalam menyediakan akses Internet yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal itu juga akan terus didorong oleh penggunaan Internet yang kian menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi sempat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 yang lalu.

“Meskipun pemerintah tidak lagi memberlakukan PPKM, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tetap memberlakukan sistem kerja WFH sehingga tren bekerja online masih tetap berjalan,” pungkasnya.(ris/abd/ipg)