Penuhi Panggilan Dewan Usai Rentetan Kasus Anak, Pemkot Surabaya Janji Koordinasi dan Evaluasi

Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, pada Jumat (10/3/2023), memenuhi panggilan dewan usai rentetan kasus anak.

Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya berjanji akan langsung mengevaluasi sistem monitoring, terutama para guru terhadap siswa di sekolah.

“Sudah kami sampaikan ke teman-teman guru agama, kuati religi, pesan-pesan moral. Diajak ngaji dan lain-lain siswa. BK juga tingkatkan konselingnya juga. Sama OSIS agar bisa curhat sesama tapi solusinya dari guru. Kalau istirahat, guru bagi tugas mantau anak-anak agar tahu kondisi anak-anak dan tidak terjadi sesuatu hal,” kata Yusuf, Jumat (10/3/2023).

Ia juga akan menggandeng instansi terkait lainnya termasuk yang menaungi sekolah-sekolah berbasis agama di Kota Surabaya. “Kami coba koordinasi dengan teman-teman Depag, karena ini anak-anak Surabaya, agar seiring sekata,” tandasnya.

Demikian Nanik Sukristina Plt Kepala DP3APPKB Surabaya pun sama. Ia berjanji akan menguatkan berbagai upaya sosialisasi edukasi pencegahan kekerasan anak.

“Tetap upaya-upaya pencegahan tetap diupayakan. Jangan sampai hal-hal yang dikhawatirkan terjadi. Berbagai macam upaya kita lakukan. Kita ada layanan edukasi, sosialisasi juga ga putus-putus,” katanya.

Tak hanya sosialisasi, tapi juga akan rajin koordinasi dengan semua pihak terkait agar pencegahan kekerasan anak bisa lebih dini diantisipasi.

“Iya kita akan menguatkan lagi, nanti kita akan lebih sering koordinasi. Karena tidak menutup kemungkinan upaya-upaya ini harus lebih dan dinas juga menguatkan di dalam pihak sekolahan. Ada usulan bukan hanya anak saja dilibatkan tapi orang tua juga harus dilibatkan dalam pendidikan. Untuk yang sekolah Islam akan kita gandeng,” terangnya.

Diketahui, DPRD Kota Surabaya memanggil dua dinas terkait imbas rentetan kasus anak yang terjadi sebulan terakhir. Diantaranya, pelecehan guru MI swasta terhadap siswinya, kekerasan ABH penghuni shelter oleh oknum Linmas, hingga pengeroyokan antar pelajar.

“Surabaya kan beberapa waktu lalu diresmikan oleh wali kota Sekolah Arek Suroboyo. Ini penguatan karakter anak, perihal adanya kekurangan atau diperjalanan saya kira butuh sinergi semuanya. Dalam satu bulan ini beberapa kekerasan anak trennya agak naik kebetulan ada di wilayah utara. Kondisi ini jadi pelecut kita semua bekerja keras lagi menggali upaya-upaya yang harus dilakukan. Apa ada progam yang tidak pas atau apa,” terang Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya.

Khusnul meminta agar ada pemantauan khusus terutama sekolah-sekolah yang dinilai rawan terjadi kekerasan.

“Saya minta Pak Yusuf (Kepala Dinas Pendidikan) lebih masif sosialisasi lagi, kalau pun monitoring ke lapangan jadi ke sekolah yang tingkat rawannya cukup tinggi. Juga tidak lupa menggandeng Kemenag yang membawahi beberapa sekolah-sekolah yang berbasis agama. Itu butuh sinergi dan kolaborasi kita,” tandasnya. (lta/bil/faz)