BLT Desa Belum Tepat Sasaran, Kemenkeu Wajibkan Penghimpunan Data Penduduk KPM

Taukhid Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengungkap masih banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk pemerintah desa guna Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang belum tepat sasaran.

Menurut Taukhid ada sejumlah persoalan yang membuat dana BLT tidak tepat sasaran. Pertama, pemerintah desa kadang masih terkendala pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kedua, masih terdapat desa yang belum menerima Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ketiga, beberapa desa belum bisa memenuhi jumlah KPM yang ditetapkan minimal dari pagu dana desa.

“Hal-hal tersebut menyebabkan pemerintah desa belum mengajukan penyaluran BLT desa,” jelas Taukhid dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Surabaya, Selasa (7/3/2023).

Berdasarkan permasalahan itu, Taukhid mengaku kalau pihaknya telah membuat skenario supaya BLT desa yang cair bisa tepat sasaran.

Caranya, setiap desa wajib melakukan penghimpunan data penduduk KPM. Apabila desa tersebut belum punya, maka direkomendasikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Artinya ada tanggung jawab dari bupati/wali kota untuk turut memastikan bahwa data P3KE ini bisa tersedia untuk kepala desa agar bisa segera teridentifikasi,” kata Taukhid.

Dalam kesempatan itu, Taukhir mengatakan alokasi dana desa untuk Jatim tahun 2023 mengalami kenaikan. Yaitu dari Rp7,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun. “Walaupun alokasi nasional turun tapi alokasi di Jatim meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu Budi Sarwoto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim mengatakan alokasi dana desa Rp7,9 Triliun disalurkan untuk 7724 desa.

Dia menuturkan kalau dana desa sudah tersalurkan untuk 5814 desa per 6 Maret 2023 dengan total penyaluran Rp2,134 triliun. Sedangkan yang belum tersalurkan 1910 desa.

“Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4.889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 Kabupaten/Kota sebanyak 163.669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” katanya.

Usai Rakor itu berlangsung, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim mengatakan bahwa pertemuan ini membahas segala persoalan untuk mengentas kemiskiman. Salah satunya ada data P3KE yang harus segera ditindaklanjuti.

“Intinya sebagai Pemerintah Provinsi kita harus aktif berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Kemudian Bupati dan Walikota yang kemudian berkomunikasi dengan masing-masing kepala desa baik terkait penyaluran dana desa,” pungkasnya.(wld/iss/rst)