Wali Kota Surabaya Berkomitmen Tak Ada Pejabat Pamer Kekayaan

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya berkomitmen tidak ada pejabat termasuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pahlawan yang pamer kekayaan. Pernyataan itu menyusul instruksi Joko Widodo Presiden RI.

Eri menyebut, sebelum gaya hidup serta kekayaan pejabat disorot hingga menyusul instruksi Jokowi, ia sudah menyampaikan ke seluruh ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk hidup sederhana.

“Kita tidak boleh menunjukkan tapi bagaimana kita bisa mempelajari sifat padi. Ketika padi semakin berisi semakin merunduk. Itu yang selalu dimunculkan teman-teman pemkot,” kata Eri, Sabtu (4/3/2023).

Eri komitmen menekankan ke bawahannya bahwa ASN hidup dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Sehingga harus kembali dalam bentuk pelayanan.

“Kita punya komitmen, dari dulu tidak menampilkan kemampuan, karena kita hidup dari pajak masyarakat. Sebaliknya kita harus mengembalikan itu dalam bentuk pelayanan. Karena PNS adalah pelayan masyarakat,” tuturnya.

Ia yakin, tidak ada ASN atau pejabat yang pamer-pamer kekayaan karena selama ini mereka wajib menyisihkan pendapatannya untuk zakat.

“Sehingga kenapa di Surabaya gak ada yang pamer-pamer, soalnya, zakat aja dikeluarkan, mengurangi pendapatannya, tunjangannya dengan zakat, kalau yang Kristen dengan persepuluhan. Itu sebagai tanda cinta kasih, tidak perlu memamerkan, karena di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan sehingga kita berbagi dengan mereka dengan mengeluarkan pendapatan,” bebernya.

Sementara ketika disinggung akankah ada sanksi bagi ASN yang bergaya hedonisme ia belum mau berkomentar.

“Kalau gaya hedon itu kan terserah dia. Tapi saya tidak mau berandai-andai dalam hidup,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memberi arahan pada para menteri dan kepala lembaga pemerintah dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara Kamis (2/3/2023) lalu.

Ia kecewa atas maraknya kelakuan oknum pejabat kementerian/lembaga yang kerap pamer harta dan kemewahan. Salah satunya gaya hidup anggota keluarga serta ketidakwajaran harta Rafael Alun Trisambodo bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Jokowi memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga negara mendisiplinkan bawahannya termasuk seluruh ASN.(lta/dfn/ipg)