Jelang Pemilu, Mahfud MD: Politik Identitas Boleh Tapi untuk Bersatu

Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) berpendapat bahwa politik identitas itu tidak dilarang. Asalkan praktik tersebut dipakai untuk bersatu, bukan menjatuhkan satu sama lain.

“Kita boleh gunakan identitas diri sebagai semangat bersatu, berbagi peran untuk membangun Indonesia berdasarkan identitas masing-masing,” ujar Mahfud di Surabaya, Selasa (28/2/2023).

Mahfud menjelaskan kalau politik identitas juga tidak perlu dihilangkan, menurutnya setiap warga negara sudah erat dengan identitasnya masing-masing misalnya seperti ras, suku dan agama. Sehingga identitas setiap warga itu hanya perlu dipakai untuk berpolitik dalam membangun bangsa.

“Berbagi peran untuk membangun Indonesia berdasar identitas masing-masing,” ujarnya.

Tak hanya itu, menteri asal Madura tersebut juga menuturkan kalau berceramah politik di masjid juga tak dilarang. Asalkan ceramah tersebut berisi politik yang inspiratif.

“Harus tegakkan keadilan, tegakkan hukum, berantas korupsi, itu politik inspiratif. Tapi kalau si A jangan dipilih si B boleh dipilih, itu tak boleh di masjid,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan masyarakat dan media massa agar tidak menyebarkan apalagi membuat berita bohong menjelang Pemilu 2024.

Menko Polhukam itu juga berkomentar soal menjamurnya akun sosial media menjelang Pemilu 2024. Dia menegaskan kalau Pemerintah sedang menyiapkan rancangan UU ITE yang baru, guna menindak fenomena itu.

Mahfud khawatir dengan banyaknya pemberitaan yang tidak tepat pada tahun politik nanti bakal berdampak pada kondusifitas di masyarakat.

“Media yang bisa dipertanggung jawabkan hanya ada 1.000 di Indonesia sedangkan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan itu ada 800.000, kita harapkan Anda ikut berperan,” pungkasnya.(wld/dfn/ipg)