PDIP Dorong Negara Berdikari soal Pangan dan Kurangi Impor

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, hari ini partainya tidak memiliki kekuatan membentuk pemerintahan sendiri. Sehingga muncul berbagai platform partai berbeda dalam pemerintahan saat ini. Akibat adanya platform yang berbeda, Hasto menyatakan pihaknya menyayangkan adanya pihak yang hobinya mengimpor pangan dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya di acara Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Hasto awalnya menyampaikan, jika Indonesia mempunyai semangat berdaulat di bidang pangan, maka impor tidak diperlukan lagi.

“Jadi dari hulunya, kalau kita punya spirit Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, Indonesia bisa berdikari di bidang pangan maka tanpa melalui impor kita bisa memproduksi pangan oleh anak bangsa, petani-petani Indonesia,” kata Hasto.

Namun menurut Hasto, saat ini seperti apa yang diceritakan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP PDIP, pemerintahan hari ini mewakili banyak kepentingan. Menurutnya, terlalu banyak partai yang ada di pemerintahan.

Untuk itu, Hasto menyampaikan, PDIP tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri karena kekuatannya belum cukup untuk itu. Ia mengatakan, karena adanya partai-partai yang banyak di pemerintahan, maka muncul platform masing-masing

Ia lantas menyinggung adanya partai yang hobinya melakukan impor. Bahkan ia menyinggung sejumlah berbagai hal kasus korupsi.

“Ada partai yang hobi mengimpor pangan. Beberapa waktu lalu yang namanya minyak goreng saja ada yang dikorupsi, yang namanya garam ada yang dikorupsi saudara-saudara sekalian. Betul?,” katanya.

Para peserta acara menjawab kompak, “betul.”

Padahal kata Hasto, Indonesia bisa memanfaatkan wilayahnya. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT yang curah hujannya rendah, bisa untuk memproduksi garam lewat penguapan.

“Padahal kita bisa, yang namanya daerah NTT itu curah hujannya itu rendah, untuk merancang pabrik garam, ini sederhana prosesnya. Hanya penguapan saja sudah jadi garam itu,” pungkasnya.

Saat wartawan bertanya kepada Hasto soal siapa pihak yang dimaksud impor itu, Hasto menjawab, “Wartawan seperti tidak tahu saja, beritanya sudah banyak kan,” kata Hasto.(faz)