Jumat, 22 November 2024

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan serta Transisi Energi di PLN

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan. Foto: Kemenkeu

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan mengatakan, Pemerintah mendukung penuh rencana pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurutnya, Pemerintah menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam proses pembentukan holding dan subholding di BUMN energi listrik tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan pada Selasa (31/1/2023), usai mengikuti rapat kabinet yang dipimpin Joko Widodo Presiden, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Untuk pembentukan holding dan subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan. Kami akan mendukung,” ujarnya.

Terkait rencana itu, Sri Mulyani bilang Presiden memerintahkan jajarannya melakukan koordinasi dan membangun platform yang mendukung transisi energi di PLN.

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kami dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” paparnya.

Dia menambahkan, Indonesia mendapat bantuan dana 20 miliar Dollar AS dari Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan dunia, dan pihak swasta, untuk membangun berbagai proyek transisi energi.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut Presiden juga menginstruksikan para menteri/kepala lembaga terkait menyusun regulasi sebagai landasan kegiatan tersebut.

Sehingga, program transisi energi berjalan sesuai harapan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta kepada kami untuk menyusun,” tandasnya.

Sekadar informasi, sejumlah negara maju mendorong Indonesia mengurangi emisi karbon dari sektor energi mencapai 290 megaton sampai tahun 2030.

Bantuan dana dari luar negeri diharapkan bisa membantu Indonesia mencapai target net zero emission pada tahun 2060.

Pemerintah Indonesia juga sudah meluncurkan Mekanisme Transisi Energi (ETM) Country Platform.

Program pembiayaan itu bertujuan untuk mempercepat proses transisi energi. Salah satu yang diproyeksikan adalah menyetop operasional PLTU berbasis batubara.(rid/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
26o
Kurs