Audiensi dengan Kapolda Jatim, AMSI Sampaikan Potensi Friksi Sosial di Tahun Politik

Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto. Ini terkait antisipasi kondisi sosial politik dan keamanan Jawa Timur di tahun politik, di selasar gedung Patuh Polda Jatim, Selasa (31/1/2023).

Beberapa poin penting disampaikan pengurus AMSI Jawa Timur kepada Kapolda Jatim. Salah satunya semakin meningkatnya intensitas persebaran berita bohong, disinformasi/misinformasi dan ujaran kebencian yang bersifat memecah belah publik.

“Kita sama-sama melihat, bahwa ujaran kebencian, berita bohong dan segala macam itu intensitasnya akan semakin tinggi. Karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih bagus,” kata Arief Rahman Ketua AMSI.

Komite Komunikasi Digital (KKD) yang diinisiasi bersama oleh AMSI Jatim, Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya dan Pemprov Jatim sejak tahun lalu, akan menjadi salah satu solusi menghadapi badai informasi di tahun politik. Semua pemangku kepentingan akan turut dilibatkan untuk mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan verifikasi informasi dan cek fakta.

“Ini sudah hampir terbentuk di semua daerah Jawa Timur, dan itu sebetulnya embrio yang sangat bagus. Kapolda juga berharap, kita bisa sama-sama mengingatkan publik, supaya semuanya bisa berjalan baik, dan AMSI siap bekerja sama,” lanjutnya.

Arief Rahman menambahkan, menurutnya tahun politik ini dianggap momentum kritis yang butuh penyikapan dan antisipasi. Mengingat, persoalan bersama itu dapat memecah belah masyarakat dengan upaya-upaya polarisasi serta membesarnya friksi sosial.

“Itu yang akan jadi konsen kita bersama, AMSI dan kepolisian. Memang kepolisian tidak akan bisa sendiri, dan Kapolda menyampaikan, AMSI sebagai asosiasi yang menaungi media mainstream dan profesional, diharapkan perannya untuk membantu,” tambahnya.

Sedangkan terkait dengan pembentukan KKD di tiap wilayah Jatim, Arief yang juga Pemimpin Umum lensaindonesia.com itu mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada di 32 kabupaten/kota.

“Kapolda memang mendorong untuk segera membentuk KKD di semua kabupaten atau kota seluruh Jatim, dan saat ini sudah terbentuk di 32 kabupaten kota, tetapi beberapa ada yang belum dilantik atau dikukuhkan. Kapolda akan memback up penuh itu. Karena ini kepentingan kita bersama,” paparnya.(dfn/ipg)