Pengelolaan Limbah B3 akan Dibangun di Tambak Osowilangun

Pemerintah Kota Surabaya berencana membangun pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di Tambak Osowilangun, Benowo.

Beberapa waktu lalu, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya bersama dinas terkait telah melakukan kunjungan ke Kitakyushu Jepang.

Dari kunjungan itu, Risma mendapat dukungan teknologi pengelolaan limbah B3 berupa alat insinerator dari Pemerintah Kota Kitakyushu.

Eko Agus Supiadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengatakan, Pemkot Kitakyushu siap membantu sampai pengelolaan limbah B3 ini beroperasi.

“Nanti dibangun di Tambak Osowilangun. Sudah ada lahan 2,4 hektare. Kebutuhannya sekitar 1,5 hektare,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (17/10/2018).

Kebutuhan pengelolaan limbah B3 di Surabaya, menurut Eko, cukup mendesak. Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Surabaya diperkirakan bertambah.

“Hotel, apartemen, belum rumah sakit dan klinik dengan limbah medisnya. Kami sudah dialog, mereka kesulitan, karena selama ini kan dibuang di Cileungsi,” ujarnya.

Sementara, data DLH Surabaya menyebutkan, setidaknya ada 8-10 ton limbah medis per hari yang dihasilkan fasilitas kesehatan di Surabaya.

“Belum dari sektor lainnya, ya, seperti hotel dan apartemen tadi,” ujarnya.

Dengan adanya pengelolaan limbah B3 di Surabaya, Pemkot Surabaya berharap masalah pengelolaan limbah B3 di Surabaya bisa teratasi.

Masalahnya, kata Eko, adalah perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengurus perizinan pembuatan pengelolaan Limbah B3 di Surabaya ini, proses perizinannya akan cukup sulit dan lama.

Sebab itulah Pemkot Surabaya, Rabu ini menggelar Seminar Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Limbah B3 dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Ada 150 peserta undangan, baik dari kalangan pengusaha rumah sakit, klinik, hotel, juga kalangan akademisi, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Surabaya.

“Hasil dari seminar hari ini nanti akan kami sampaikan ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Nanti hasil ini juga akan kami sampaikan ke Presiden,” ujarnya.(den/iss)