Ekonom Undip: Pemerintah Harus Mendorong Penggunaan APBN untuk Belanja Produktif

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan, kinerja impresif APBN sebagai peredam goncangan menjadi instrumen penting falam upaya melindungi rakyat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, kinerja impresif APBN 2022 terlihat dalam defisit di angka 2,38 persen dari target 4,5 persen, serta pendapatan negara mencapai 115,9 persen dari target, atau tumbuh 30,6 persen.

Untuk tahun 2023, Menko Perekonomian mengingatkan APBN masih berperan sebagai peredam goncangan untuk menjaga momentum pemulihan.

Maka dari itu, dia meminta para kepala daerah mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) yang menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi.

“Tahun 2023 walau pun sepertiga ekonomi dunia mengalami persoalan atau krisis, Indonesia dikatakan masih cukup optimistis dengan pertumbuhan, diharapkan bisa di kisaran 4,7-5,3 persen,” ucap Airlangga, Selasa (17/1/2023), di Jakarta.

Esther Sri Astuti Pengamat Ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) menyarankan Pemerintah melakukan belanja yang efisien dan tepat sasaran.

“Sering program antarkementerian tumpang tindih, program pusat daerah juga begitu. Oleh karena itu, anggaran belanja selain tidak efisien juga tidak tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

Selain itu, ada kendala dari pencairan dana pusat ke daerah. Dia menyebut pencairan APBN selalu terlambat karena birokrasinya relatif rumit.

“Kalau Pemerintah mendorong belanja fiskal yang sehat sejak awal, maka kendala tersebut harusnya bisa diatasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mendorong Pemerintah memberikan target yang terukur seperti Key Performence Indeks (KPI).

“Seharusnya dikaitkan dengan target KPI setiap instansi misalnya tingkat kemiskinan 7 persen, tingkat pengangguran berkurang, penyerapan tenaga kerja 4 juta per tahun, dan seterusnya,” paparnya.

Sementara itu, Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) menilai, APBN belum mampu memulihkan ekonomi.

Uchok bilang, sebaran APBN harus merata kalau Pemerintah serius ingin memulihkan ekonomi nasional.

Di sisi lain, sebagai peredam goncangan, pendapatan APBN dari pajak juga tidak boleh membebani rakyat.

Tapi, lanjut Uchok, APBN tahun ini membebani rakyat dengan pengenaan pajak yang mencapai 70 persen dari total penerimaan negara. Dia menyebut ada kekurangan dengan pendapatan Rp2.463 triliun, sementara belanja Rp3.061 triliun.

“APBN tidak rasional, karena mereka tau, susah mencari dana segar untuk percepat pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Belanja Negara secara nasional dalam APBN tahun 2023 disepakati Rp3.061,2 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebanyak Rp2.246,5 triliun.

Menurut Uchok, pemulihan ekonomi bisa terlaksana kalau anggaran tidak banyak di pusat, melainkan merata ke daerah.

“Pola itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Sehingga, sekitar 66 persen uang berputar di Jakarta yang penduduknya 11 juta, dan 33 persen untuk daerah yang jumlahnya 265 juta jiwa,” pungkasnya.(rid)