Pemprov Jatim Optimis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Rampung 2024

Jajaran kepala daerah se-Jawa Timur menunjukkan hasil yang signifikan dalam percepatan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hasil yang signifikan itu membuat Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim optimis bahwa seluruh target PTSL se-Jatim akan rampung pada tahun 2024.

“Berdasarkan hasil tinjauan PTSL per 18 Desember 2022 dari Kementerian ATR/BPN, capaian Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan Potensi K1 di Jatim mencapai 100 persen,” ujar, Khofifah di Surabaya, Selasa (17/1/2023).

Target SHAT di Jatim sendiri diketahui sebanyak 812.665. Sementara capaian SHAT 787.325 ditambah potensi K1 36.227, sehingga menjadi 823.552.

Lebih lanjut, kata Khofifah, capaian prosentase SHAT per 5 Januari 2023 untuk Jatim telah mencapai 100 persen. Berdasarkan perhitungan K1 (810.954), K2 (2), K3.1 (9.488), K3.2 (0) dibagi target SHAT (812.665).

Kemudian persentase realisasi peta bidang tanah (PBT) juga mencapai 100 persen. Perhitungannya berdasarkan pemetaan yang sudah diberkaskan sebanyak 820.499, K3.3 (278.490), K3.4 (62.328) yang selanjutnya dibagi dengan target 1.072.228 PBT.

“Alhamdulillah, persentase SHAT maupun realisasi PBT per 5 Januari 2023, Provinsi Jatim mencapai 100 persen untuk keduanya,” kata dia.

Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, capaian SHAT nasional 90 persen. Sementara 29 provinsi memiliki capaian SHAT lebih dari 70 persen. Untuk capaian PBT secara nasional mencapai 87 persen, dan 28 provinsi memiliki capaian PBT lebih dari 70 persen.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, secara nasional total PTSL K1 yang terbit mencapai 3.715.971 bidang. Sedangkan sisa target K1 yang harus diselesaikan sebanyak 459.738 bidang secara nasional.

Khofifah menyebut bahwa animo masyarakat dalam program PTSL di Jatim cukup besar. Hal itu sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah sebagai kekuatan hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Kami optimistis sertifikat bisa terpenuhi di tahun 2024. Kami pun terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program nasional ini. Apalagi program ini tidak dikenakan biaya alias gratis,” ungkapnya.(wld/iss)