Kepala BPKP Jatim Baru Dilantik, Khofifah Harap Pengawasan Keuangan Maksimal

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur melantik Abul Chair sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023).

Abul Chair resmi memimpin BPKP Jatim menggantikan Alexander Rubi Satyoadi berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022.

Dalam kesempatan itu, Khofifah berharap Abul Chair mampu menakhodai BPKP Jatim yang memiliki fungsi pelayanan dan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Jatim.

Gubernur Jatim itu juga menyebut, kalau peran BPKP dalam pengawasan di tahap perencanaan sangat diperlukan. Sebab dirinya yakin, peran itu berdampak pada munculnya kebijakan yang bisa lebih dirasakan masyarakat.

Selain itu, menurut Khofifah untuk mewujudkan birokrasi tematik dan demokrasi yang berdampak diperlukan kebijakan-kebijakan yang relevan antara pusat dan daerah.

“Kami ingin ada kebersambungan lebih signifikan kebijakan yang lebih nyekrup dengan tantangan nasional dan tantangan global, yang harus kita hadapi bersama,” Kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (13/1/2023).

Khofifah melajutkan, dirinya mengusulkan agar BPKP bisa melakukan pengawasan mulai dari tahapan perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah.

Menurutnya itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan karena secara langsung BPKP mengetahui dan memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang saling terhubung mulai pusat sampai desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik nasional maupun daerah diikuti dengan proses pembahasan pada bidang yang di dalamnya telah dikelompokkan. Seperti infrastruktur, perekonomian, perlindungan sosial dan sebagainya.

“Jadi kalau misalnya ada pengawasan di sisi perencanaan saya rasa di masing-masing bidang itu timnya diperkuat dan diperbanyak Insya Allah akan lebih signifikan,” jelasnya.

Sementara itu, Salamat Simanullag Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP menyampaikan bahwa pada tahun 2023 BPKP akan melakukan pengawasan pada tahan perencanaan.

“Yang ditekankan di kita saat ini adalah supaya kami dari BPKB sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang akan membantu ibu Gubernur nantinya mengawal Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya,” kata salamat simanullang.(wld/iss/faz)