Kemenag dan Komisi VIII akan Bahas Biaya Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan

Kuota haji 1444 H/2023 M sudah ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Angka ini akan menjadi dasar bagi Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Hilman Latief Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan formula biaya haji yang proporsional. Upaya ini perlu dilakukan seiring meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita akan menerapkan prinsip pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Angkanya akan kami formulasikan dengan mitra kami di Komisi VIII dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Mudahan-mudahan kita bisa mendapatkan angka yang baik untuk jemaah dan semuanya,” harap Hilman kepada media di sela kunjungan kerjanya mendampingi Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama ke Arab Saudi, Selasa (10/1/2023), seperti dilansir dari laman Kementerian Agama.

Menurut Hilman, prinsip keadilan dan kesinambungan sangat penting karena saat ini tercatat ada sekitar 5,2 juta jemaah yang masih dalam antrean. Mereka menunggu giliran untuk dapat berangkat dan menjalankan ibadah haji.

Pada tahun lalu, Arab Saudi telah menetapkan biaya layanan di Masyair dengan angka yang tinggi untuk jemaah haji seluruh dunia, termasuk Indoensia.

Hilman menambahkan, biaya haji akan mengalami penyesuaian. Ada beberapa faktor, antara lain biaya layanan di Masyair yang mengalami kenaikan sejak tahun 2022. Selain itu, harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, serta inflasi juga akan menyebabkan kenaikan biaya.

“Kami bersama Komisi VIII akan coba memformulasikan agar tetap bisa terpenuhi aspek istithaah-nya dan pada saat yang sama kita menerapkan prinsip bagaimana pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tandasnya.(dfn/rst)