PPKM Dicabut, Presiden: Bantuan Sosial Tetap Dilanjutkan

Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI mengatakan agar pemerintah tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kendati Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut.

“Perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran, walaupun PPKM dicabut bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, Presiden menyampaikan akan menyalurkan vitamin dan obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ditunjuk pemerintah. Di samping itu, sejumlah intensif seperti intensif pajak juga akan diterapkan.

“Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Kepala Negara sebelumnya telah mengumumkan pencabutan PPKM, serta tidak adanya pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Pencabutan ini berdasarkan hasil kajian selama lebih dari 10 bulan dan memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah terkendali.

“Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” kata Presiden.

Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Presiden mengatakan per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan itu 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen.

Presiden menyampaikan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi sekaligus menjaga perekonomian. Hal itu karena kebijakan gas dan res yang telah diterapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita,” tandasnya.(tik/ipg)